/2026/06/14/335306044.jpg "Perpres 79/2026 Perkuat Tata Kelola Pertambangan Timah")
Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2026 tentang Percepatan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Beleid yang ditekenPresiden Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2026 tersebut menjadi langkah penting dalam menata kembali ekosistem pertambangan timah di salah satu wilayah penghasil timah utama Indonesia.
Kehadiran Perpres ini mendapat sambutan positif dari PT Timah Tbk. Perusahaan menilai aturan tersebut memberikan fondasi yang lebih jelas bagi kepastian hukum, perlindungan operasional, serta terciptanya hubungan ekonomi yang lebih berimbang antara berbagai pihak dalam ekosistem pertambangan timah.
Perpres 79/2026 memperkuat landasan hukum dan transparansi tata kelola pertambangan timah. Regulasi ini menitikberatkan pada kepastian struktur biaya produksi PJP, kejelasan asal-usul material, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Baca Juga: Pemerintah Izinkan PT Timah Beli Hasil Tambang Rakyat Bangka Belitung
Salah satu poin pentingnya adalah memastikan struktur biaya produksi PJP disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan dan mempertimbangkan kualitas hasil tambang. Skema ini diarahkan untuk menciptakan hubungan usaha yang lebih adil, transparan, dan saling menguntungkan antara perusahaan dan PJP.
Direktur Operasi PT TIMAH Tbk, Handy Geniardi, menegaskan komitmen perusahaan menjalankan tata kelola biaya produksi secara akuntabel sekaligus mendorong peningkatan kualitas operasional.
“Perpres 79/2026 memberikan kerangka kerja yang jelas. Penataan struktur biaya produksi yang sesuai kondisi riil dan berbasis kualitas penting untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara PT Timah dan PJP secara berkelanjutan,” ujar Handy dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).
Poin penting lain dalam Perpres 79/2026 adalah memastikan asal-usul material tambang di Belitung dapat ditelusuri dan diverifikasi, termasuk material yang bersumber dari IUP PT Timah.
Direktur Produksi dan Komersial PT TIMAH Tbk, Ilhamsyah Mahendra, mengatakan kepastian tersebut menjadi dasar agar kegiatan penambangan berjalan tertib sekaligus tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Perpres ini memberikan landasan yang jelas melalui verifikasi asal-usul material dari IUP PT Timah. Dengan demikian, kegiatan penambangan dapat berjalan tertib dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Belitung,” jelas Ilham.
Baca Juga: RKAB PT Timah 2026 di Belitung Habis, Perpres Disiapkan Untuk Serap Timah Rakyat
Implementasi Perpres itu diperkuat melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan zonasi serta wilayah penambangan dan memastikan penerapan tata kelola yang baik.
Direktur Transformasi Perusahaan, Legal dan SDM PT TIMAH Tbk, Ratih Mayasari, mengatakan kolaborasi tersebut penting untuk membangun ekosistem pertambangan yang lebih tertata, taat hukum, dan memberikan kepastian jangka panjang.
“Perpres 79/2026 mendorong sinergi pembinaan antar-kementerian untuk menyelaraskan zona dan wilayah penambangan secara terpadu. Kolaborasi ini memastikan operasional pertambangan berjalan selaras, taat hukum, dan memiliki kepastian tata kelola jangka panjang,” ujar Ratih.
PT TIMAH Tbk optimistis penerapan Perpres 79/2026 menjadi momentum baru bagi tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
