Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) serius meminang PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Saat ini skemanya masih dibahas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sofyan Basir, Direktur Utama PLN, menyatakan, proses penggabungan PLN dan PGE merupakan inisiatif pemerintah. Bila mekanisme yang digunakan memakai cara pembelian saham, maka PLN sudah menyiapkan dana untuk transaksi tersebut.
"Pasti mekanismenya seperti itu (pembagian share). Nanti mekanismenya apakah akan share, mencari strategic investor ataukah yang lain. Kami memiliki uang. Tapi kalau kami buka berapa jumlah uang yang disiapkan, nanti ditawarinya malah harga segitu, jadi jangan dibuka," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (20/12).
Sofyan menerangkan, sampai saat ini dirinya belum mengetahui siapa yang nanti akan memiliki saham mayoritas dan menguasai PGE, apakah itu PLN atau PT Pertamina. "Komitmen PLN mengembangkan energi baru tidak perlu dipertanyakan lagi," tegas dia.
Saat ini, posisi PLN sebagai perusahaan pelat merah hanya menunggu proses yang tengah berlangsung. Oleh karena itu dirinya enggan berandai-andai.
Penggabungan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor ketenagalistrikan yang lebih efisien bagi masyarakat. "Tidak ada kemauan saya, itu kemauan yang punya (BUMN), dan itu sedang di due dilligence, diperiksa berapa aset, dan lainnya. Jadi, belum ada pembicaraan (siapa yang dominan)," lanjut Sofyan.
Sampai Agustus 2016 lalu, PLN telah membeli listrik dari panas bumi di seluruh Indonesia, dengan total kapasitas lebih dari 1.400 megawatt (MW). Jumlah itu perlahan tapi pasti akan meningkat. Maklum, pemerintah menargetkan pada tahun 2025 mendatang pemanfaatan energi geotermal atau panas bumi mencapai 7.000 MW.
Saat ini, PLN juga tengah mengerjakan penugasan dari Kementerian ESDM untuk wilayah kerja panas bumi (WKP) PLTU Ulumbu dan Mataloko, masing-masing berkapasitas 50 MW dan 22,5 MW.
Keduanya ditargetkan akan masuk sistem kelistrikan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada awal tahun 2020 mendatang. "Kami serius (di panas bumi) karena selama ini kami two step, panas buminya bukan milik PLN. Jadi, kalau nanti panas bumi punya PLN profitnya akan lebih baik karena direct langsung," lanjut Sofyan.
Sementara Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang memastikan PGE tetap berada di tangan Pertamina. Sedangkan skema sinergi tersebut adalah kerjasama operasi (KSO) atau penerbitan saham baru. "Tidak ada akuisisi atau pengambilalihan saham PGE oleh PLN," tegas Ahmad Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
