Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk menyerahkan pembangunan jaringan listrik di 2.500 daerah kepada swasta atau Independent Power Producer (IPP). Tidak hanya itu, pihak swasta juga diizinkan menjual listrik sendiri alias off grid dari jaringan milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Namun, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengklaim, rencana Kementerian ESDM tersebut hanyalah wacana. PLN pun belum diajak bicara mengenai rencana pemerintah tersebut.
"Wacana, karena kan ada swasta kepengen. Ada 100 rumah tidak bisa dijangkau PLN dan terisolasi. Swasta mau? Boleh. Swasta pergi ke Papua buat 100 rumah, mau tidak? Tidak sanggup! Yang sanggup itu cross subsidy," ujar Sofyan, Jumat (18/11).
Sofyan bilang, boleh saja jika swasta mau membangun listrik di Papua. Namun, harga listrik di Papua tanpa subsidi bisa cukup mahal. Menurutnya, harga listrik di Papua seharusnya mencapai Rp 3.500-Rp 4.000 per kwh. Namun, masyarakat membayar listrik ke PLN hanya sebesar Rp 400 per kwh.
"PLN hari ini masih mensubsidi. Jualnya karena masyarakat di sana miskin hanya Rp 400," imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri (Permen) yang akan mengatur tentang teknis dan mekanisme pembangunan listrik 2.500 daerah. Nantinya swasta berpeluang membangun serta melakukan penjualan listrik dengan menentukan harga sendiri ke masyarakat.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, dengan adanya regulasi baru untuk listrik di desa ini, maka pihak swasta juga bisa menjadi sepertiPLN, yakni berbisnis melistriki daerah terpencil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
