Reporter: Azis Husaini | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Meski Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak membuat syarat berat dalam tender listrik, PLN tetap mempertahankan persyaratan bagi peserta lelang pembangkit listrik.
Salah satunya tetap wajib menyetor uang jaminan 10% dari nilai investasi pembangkit yang dilelang. Jika menjadi pemenang dan tak mampu membangun sesuai target, maka uang jaminan 10% akan hangus.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir berdalih, persyaratan lelang itu dibuat lantaran banyak proyek listrik yang mangkrak pada fast track program 10.000 Mega Watt (MW) tahap I dan II.
Saat itu, uang jaminan yang disetor cuma 1% dari nilai proyek. Alhasil, banyak pemenang lelang yang sudah meneken Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) malah menjual lagi PPA itu. "Mereka keliling menjajakan PPA," ungkap Sofyan, Senin (27/6).
PLN optimistis syarat uang jaminan tersebut bisa otomatis menyaring investor yang bonafid saja dalam lelang listrik.
"Jadi bukan ratusan yang ikut, tetapi hanya delapan atau investor investor bonafid yang ikut. Kami tak ingin proyek mangkrak lagi," imbuh dia.
Sofyan bilang, syarat uang jaminan 10% juga tidak memberatkan investor lokal. Sebab kenyataanya, investor lokal selalu bergabung alias membentuk konsorsium dengan investor asing dengan kepemilikan 20% atau 30% saja untuk lelang pembangkit listrik.
"Jadi tidak ada investor lokal yang sendirian ikut tender," ungkap dia.
Sofyan menjelaskan, bukti bahwa uang jaminan 10% dari nilai investasi itu disetujui para investor adalah dengan penandatanganan PPA sebesar 17.000 MW pada akhir tahun lalu.
Berdasarkan fakta itu, Sofyan enggan mengubah syarat lelang proyek listrik, utamanya soal jaminan 10%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
