/2025/09/01/1357567379.jpg "PMI Manufaktur Terkontraksi, Kemenperin Optimistis Kembali Ekspansif")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juni 2026 dipicu oleh melemahnya permintaan dan meningkatnya biaya produksi.
Pemerintah pun mengandalkan sejumlah kebijakan, termasuk penurunan harga gas industri, untuk mendorong sektor manufaktur kembali ke zona ekspansi.
Berdasarkan laporan S&P Global, PMI manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari 50,0 pada Mei 2026. Penurunan ini mencerminkan kontraksi aktivitas manufaktur akibat melemahnya permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor.
Baca Juga: JIIPE Andalkan Tata Kelola Lingkungan untuk Dongkrak Daya Saing Kawasan Industri
Kondisi tersebut turut menekan aktivitas produksi, pembelian bahan baku, hingga penyerapan tenaga kerja. Di saat bersamaan, industri menghadapi kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar sehingga inflasi harga input menjadi yang tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011.
"Kondisi ini perlu kita pandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026).
Menurut Febri, tekanan terhadap PMI pada Juni lebih banyak dipengaruhi pelemahan permintaan dan meningkatnya biaya produksi. Karena itu, fokus pemerintah saat ini memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif agar beban industri dapat ditekan dan aktivitas manufaktur kembali meningkat.
Salah satu kebijakan yang dinilai dapat membantu menekan biaya produksi adalah implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Menurut Febri, kebijakan tersebut telah meningkatkan efisiensi bagi industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi utama.
Ia menambahkan implementasi HGBT perlu terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh sektor industri penerima.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan menurunkan harga gas hasil regasifikasi liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi US$ 13 per MMBTU dari sebelumnya sekitar US$ 20–23 per MMBTU. Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga daya saing industri sekaligus menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga: Penurunan Harga Avtur per 1 Juli Jadi Angin Segar, INACA: Biaya Maskapai Bisa Turun
"Penurunan harga gas industri hasil regasifikasi LNG tersebut menjadi angin segar bagi industri dan merupakan salah satu solusi untuk mengembalikan PMI manufaktur pada jalur ekspansi dalam beberapa bulan ke depan," kata Febri.
Selain melalui kebijakan harga gas, pemerintah juga menyiapkan langkah lain untuk memperkuat daya saing industri, antara lain peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), fasilitasi investasi manufaktur, pengamanan pasar domestik dari praktik perdagangan tidak sehat, serta perluasan akses ekspor ke pasar nontradisional.
Kemenperin juga menilai perlindungan terhadap industri dalam negeri menjadi semakin penting di tengah persaingan global yang kian ketat. Langkah tersebut dinilai tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga mempertahankan penyerapan tenaga kerja dan meminimalkan risiko PHK.
Di sisi lain, Kemenperin mencatat hasil survei S&P Global menunjukkan optimisme pelaku industri terhadap prospek usaha dalam 12 bulan mendatang justru meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Optimisme itu didorong oleh ekspektasi meredanya tekanan biaya serta membaiknya permintaan pasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
