Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Nasib maskapai pelat merah PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) masih belum jelas, kendati pemerintahan sudah berganti. Pemerintah baru Joko Widodo menyebut, permasalahan Merpati terlalu rumit. “Pemerintah sedang mengkaji opsi yang paling baik dalam menyelesaikan masalah Merpati,” ucap Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Hadiyanto, Jakarta, Kamis (30/4/2015).
Hadiyanto menuturkan, ada empat hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam upaya restrukturisasi Merpati. Pertama, upaya restrukturisasi dilakukan melalui langkah yang paling minim biayanya. Kedua, upaya restrukturisasi harus mampu meningkatkan keberlanjutan usaha (sustainability) BUMN tersebut. “Kalau direstrukturisasi tidak lanjut, itu namanya bukan restrukturisasi. Tapi suntik mati,” kata Hadiyanto.
Ketiga, upaya restrukturisasi harus dibarengi dengan sinergi BUMN ke depan. Terakhir, jika dilakukan upaya restrukturisasi, BUMN bersangkutan harus meningkatkan tata kelolanya. “Pemerintah sekarang sedang mengkaji mana yang terbaik, yang bisa diterapkan. Utang Merpati banyak, AOC dibekukan sehingga tidak bisa terbang, gaji karyawan belum dibayar demikian besar, utang dagang avtur. Sehingga perlu dilihat restrukturisasi apa yang tepat,” ucap Hadiyanto.
Perusahaan Pengelolaan Aset sedianya telah menyampaikan sejumlah opsi ke Kementerian Keuangan terkait upaya restrukturisasi Merpati. Hadiyanto memberikan bocoran, salah satu opsinya yaitu Merpati dijual apa adanya, tetapi harus tetap bisa terbang. “Ini kan tidak gampang. Dalam kalimat (diucapkan) mudah, tapi bisnis prosesnya tidak mudah,” kata dia. (Estu Suryowati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
