Properti Jaksel masih favorit bagi ekspatriat

Sumber: Antara | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Kawasan properti perumahan yang disewakan untuk menjadi hunian para ekspatriat atau warga negara asing yang bekerja di Indonesia, terfavorit berada di kawasan Jakarta Selatan, menurut konsultan properti Colliers International.

"Ekspatriat tidak harus di Selatan, tetapi Jaksel masih menjadi daya tarik," kata Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto dalam paparan properti di Jakarta, Kamis (5/1).

Menurut Ferry Salanto, kawasan Jaksel masih menjadi favorit antara lain karena banyaknya sekolah bertaraf internasional seperti Jakarta International School (JIS) yang terletak di daerah tersebut.

Selain itu, ujar dia, pada saat ini diperkirakan masih terjadi penurunan jumlah ekspatriat karena menurunnya kinerja sektor migas secara global sehingga banyak ekspatriat yang bekerja di migas yang dipulangkan ke negara asalnya oleh perusahaannya masing-masing.

Sedangkan terkait isu adanya tenaga kerja dari China, Ferry menyatakan memang ada peningkatan tetapi tidak tahu jumlahnya karena terkadang angka yang disodorkan dinilai hiperbola atau berlebihan.

Bagi tenaga kerja asal China, menurut dia, biasanya memilih tempat hunian mereka di luar Jakarta Selatan dan umumnya mendekati dengan tempat mereka biasa bekerja sehari-hari.

Terkait tenaga kerja asing, Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sejumlah kesempatan mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang membantah isu telah masuknya sebanyak 10 juta lebih tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia.

"Saya juga kaget dari mana itu jumlahnya, 10 juta orang masuk itu banyak sekali, saya rasa tidak mungkin, kalau ada di mana 10 juta orang itu berada," kata Zulkifli Hasan.

Namun, Zulkifli juga tidak memungkiri fakta adanya TKA asal China yang masuk dan beberapa di antaranya diduga melakukan tindakan yang tidak patut dan melanggar hukum.

Untuk itu, ujar dia, masyarakat juga perlu menyadari kondisi lingkungan tempat tinggalnya dengan cara bila ada pendatang baru masuk, warga harus mengetahuinya dan latar belakang serta legalisasinya.

"Saya sangat apresiasi pernyataan Presiden menjelaskan ke rakyat soal masalah tersebut," katanya dan menambahkan, jajaran di bawah Presiden juga harus menjelaskan kepada rakyat karena masalah ini dinilai sudah meluas dan meresahkan.

Ketua MPR juga berpendapat agar kebijakan bebas visa dievaluasi karena hal itu dinilai tidak serta merta menjamin kenaikan kuantitas wisatawan asing ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Sebagaimana diwartakan, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) tidak yakin pekerja ilegal China "membanjiri" Indonesia setelah diberlakukannya kebijakan bebas visa kepada 169 negara.

Ketua Umum GIPI Didien Junaedy di Jakarta, Senin (26/12), mengatakan hampir tidak mungkin bahkan tidak realistis terkait dugaan adanya pekerja ilegal China dalam jumlah besar masuk ke Indonesia.

"Kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) tidak terkait dengan pekerja ilegal. Industri pariwisata telah membahasnya. Bebas visa dan izin bekerja di suatu negara itu dua hal yang berbeda," kata Didien.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News