Sumber: Antara | Editor: Yudho Winarto
Untuk itu, ujar dia, masyarakat juga perlu menyadari kondisi lingkungan tempat tinggalnya dengan cara bila ada pendatang baru masuk, warga harus mengetahuinya dan latar belakang serta legalisasinya.
"Saya sangat apresiasi pernyataan Presiden menjelaskan ke rakyat soal masalah tersebut," katanya dan menambahkan, jajaran di bawah Presiden juga harus menjelaskan kepada rakyat karena masalah ini dinilai sudah meluas dan meresahkan.
Ketua MPR juga berpendapat agar kebijakan bebas visa dievaluasi karena hal itu dinilai tidak serta merta menjamin kenaikan kuantitas wisatawan asing ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Sebagaimana diwartakan, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) tidak yakin pekerja ilegal China "membanjiri" Indonesia setelah diberlakukannya kebijakan bebas visa kepada 169 negara.
Ketua Umum GIPI Didien Junaedy di Jakarta, Senin (26/12), mengatakan hampir tidak mungkin bahkan tidak realistis terkait dugaan adanya pekerja ilegal China dalam jumlah besar masuk ke Indonesia.
"Kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) tidak terkait dengan pekerja ilegal. Industri pariwisata telah membahasnya. Bebas visa dan izin bekerja di suatu negara itu dua hal yang berbeda," kata Didien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Daya beli properti di China meningkat
Properti selalu mengekor ekonomi
