Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Seleksi jajaran direksi dan Direktur PT Pertamina yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno menuai banyak kritikan. Menurut Analis Politik-Ekonomi Indonesia Public Institute (IPI) Karyono hasil assesment yang dilakukan PT Daya Dimensi Indonesia (DDI) berbeda jauh dibandingkan tahun 2009 dan 2011.
"Hasil assesment dari DDI terkait calon direksi dan Dirut PT Pertamina patut dipertanyakan obyektifitasnya. Hal itu bisa dilihat dari proses penunjukan DDI yang cenderung tidak transparan," ujar Karyono, Kamis (20/11).
Menurutnya, kepentingan tersebut semakin mencolok ketika orang-orang dari eksternal lolos seleksi DDI menjadi kandidat Dirut Pertamina. Nama-nama tersebut erat hubungannya dengan jaringan dari Soemarno.
Mereka yakni Ahmad Faisal Mantan Dirut Niaga Pertamina era Ari Soemarno, Widhyawan mantan deputi SKK Migas-Stafsus Sudirman Said yang dan dua kandidat lain yakni Budi Sadikin Dirut Mandiri, Rinaldi Firmansyah mantan Dirut Telkom.
"Tak ada satupun nama-nama dari internal Pertamina yang masuk dalam daftar calon direksi. Dari proses seleksi seperti itu, maka bisa berpotensi terjadi kong kalikong," tegasnya.
Menurutnya, DDI memiliki kedekatan hubungan dengan Ongky Soemarno yang notabene adalah kakak Rini Soemarno. Dari awal terlihat ada irisan-irisan kepentingan Rini Soemarno untuk memiliki kewenangan penuh dalam menunjuk direksi dan komisaris BUMN. Bahkan ada usulan draft keppres tentang pengangkatan direksi dan komisaris BUMN ditolak oleh Mensesneg.
"Dapat dianalisis adanya hubungan kuat antara hasil assesment dan kepentingan menguasai BUMN dari kelompok tertentu. Kepentingan untuk memasukkan orang-orang dari luar untuk menjadi direksi dan Komisaris Pertamina sangat mencolok ketika tak ada satupun nama-nama dari internal Pertamina yang masuk dalam daftar calon direksi," tegasnya.
Menurutnya, proses seleksi yang dilakukan DDI berpotensi terjadi kongkalikong. Oleh karenanya, Jokowi harus benar-benar mengontrol proses seleksi direksi dan komisaris pertamina ini.
Selain itu yang terpenting, lanjutnya, Development Dimensions International (DDI) harus segera melakukan audit Development Dimensions yang ada di Indonesia.
"Jokowi bisa saja menolak nama-nama yang diajukan oleh menteri BUMN karena proses dan hasil seleksinya diragukan karena diduga sarat kepentingan," katanya. (Wahyu Aji)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
