Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pupus sudah harapan pemerintah memberikan bantuan kapal tangkap bagi nelayan kecil tahun ini. Pasalnya, proyek yang digagas sejak awal tahun ini ternyata berjalan jauh dari target.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sampai saat ini baru menyalurkan 300 unit kapal ukuran 3 Gross Ton (GT)–30 GT dari jumlah seharusnya yang dibagikan kepada nelayan yakni 1.917 unit.
KKP berjanji, sisa kapal yang belum terdistribusi akan tetap terprogram tapi pelaksanaannya untuk tahun 2017. Padahal, sebelumnya KKP optimistis seluruh kapal akan selesai dan siap dibagikan pada akhir tahun ini.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjisatuti mengatakan, lambatnya pendistribusian pengadaan kapal ini karena besarnya jumlah kapal yang harus dibuat. "Ada ketidaksiapan dari kontraktor dan instansi yang membuat lambat di banyak hal," katanya, Kamis (8/12).
Namun, sekedar mengingatkan bahwa jumlah kapal 1.917 unit kapal ini merupakan revisi dari target awal KKP yang dicanangkan pada awal tahun sebesar 3.325 unit kapal bantuan kepada nelayan. Pengurangan jumlah kapal ini disebabkan karena anggaran KKP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) dipangkas Rp 3,4 triliun, dari sebelumnya Rp 13,9 triliun menjadi hanya Rp 10,5 triliun.
Namun, Zulficar Mochtar, Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP menyebut, pendistribusian kapal yang terealisasi saat ini lebih disebabkan karena terbatasnya koperasi yang siap menjadi penyalur kapal bantuan tersebut. Maklum, KKP memilih koperasi untuk menyalurkan bantuan ini agar lebih tepat sasaran.
Meski tahun ini target penyaluran kapal bantuan meleset jauh, tapi KKP sesumbar bahwa tahun depan pengadaan kapal bantuan nelayan ini bisa mencapai 2.030 unit. Zulficar mengklaim pengadaan kapal tahun depan akan lebih mudah karena menggunakan e-katalog yang saat ini sudah berjalan.
Kajidin, Ketua Serikat Nelayan Tradisional mengatakan, bantuan kapal tangkap yang diberikan KKP bakal mangkrak tahun depan. Sebab, saat ini banyak nelayan yang memilih menjadi Anak Buah Kapal (ABK) kapal di atas 60 GT daripada mengoperasikan kapal sendiri. Salah satu alasannya, biaya perbekalan terlalu tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
