Ketidakpastian Regulasi Ancam Daya Saing Ekspor Batubara Indonesia

Reporter: Alya Fathinah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketidakpastian kebijakan dan regulasi pertambangan batubara mulai menjadi risiko komersial bagi eksportir Indonesia. Kondisi ini berpotensi mengganggu kepastian kontrak pasokan jangka panjang serta mengancam daya saing batubara Indonesia di pasar internasional.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar menilai, keberatan pembeli China terhadap klausul pengecualian atau waiver clause dalam kontrak pasokan batubara 2027 merupakan konsekuensi dari ketidakpastian kebijakan pemerintah.

Menurutnya, pembeli membutuhkan kepastian volume, harga, dan jadwal pengiriman. Di sisi lain, produsen batubara juga tidak ingin menanggung risiko apabila pemerintah memangkas kuota produksi atau menunda persetujuan ekspor.

"Ini alarm bagi Indonesia, karena menunjukkan kalau ketidakpastian kebijakan dan regulasi sudah menjadi risiko komersial bagi eksportir," ujar Bisman kepada Kontan, Rabu (11/11/2026).

Bisman menjelaskan, ketidakpastian tersebut berkaitan langsung dengan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), kewajiban pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO), serta persetujuan ekspor.

Baca Juga: Ketidakpastian RKAB dan DMO Membayangi Bisnis Tambang Batubara pada 2027

RKAB menentukan legalitas dan kapasitas produksi perusahaan tambang. Sementara itu, DMO dan persetujuan ekspor turut menentukan volume batubara yang dapat dipasarkan ke luar negeri.

Apabila ketiga aspek tersebut belum memberikan kepastian, produsen akan kesulitan memberikan komitmen kontrak jangka panjang. Sebaliknya, pembeli juga akan kesulitan menyusun rencana pasokan.

Bisman menilai, ketidakpastian pasokan tersebut dapat mendorong pembeli China mencari alternatif pemasok dari negara lain, seperti Australia dan Mongolia.

Menurutnya, pembeli pada dasarnya membutuhkan kepastian volume dan jadwal pengiriman. Karena itu, apabila ketidakpastian pasokan batubara Indonesia terus berlangsung, pembeli berpotensi mengalihkan pembelian kepada pemasok yang dinilai mampu memberikan kepastian lebih baik.

"Jadi ini merupakan ancaman besar, walaupun Indonesia memiliki keunggulan pada batubara jenis batubara rendah/menengah, tetapi jika terus-terusan dengan kondisi ketidakpastian maka pembeli akan kabur juga," kata Bisman.

Baca Juga: Permintaan Asia Dorong Kenaikan HBA Kalori Menengah-Rendah pada November 2026

Di sisi produksi, Bisman menilai target produksi batubara sekitar 700 juta ton sebenarnya masih relatif mencukupi. Dengan asumsi kewajiban DMO sekitar 154 juta ton, secara perhitungan masih tersedia sekitar 546 juta ton untuk ekspor dan kebutuhan lainnya.

Meski demikian, besarnya target produksi nasional tidak serta-merta menjamin optimalisasi ekspor. Menurut Bisman, kepastian produksi di tingkat perusahaan tetap menjadi faktor penting agar penambang dapat memenuhi kontrak penjualan yang telah disepakati.

Untuk itu, Bisman mendorong pemerintah mempercepat persetujuan RKAB 2027 dengan jadwal dan alokasi kuota yang jelas serta transparan. Penetapan kuota juga perlu mempertimbangkan kapasitas produksi dan komitmen kontrak masing-masing perusahaan.

Selain itu, kepastian pemenuhan DMO dan persetujuan ekspor perlu dijaga agar tidak berubah secara mendadak.

Bisman juga mengingatkan agar implementasi mekanisme ekspor satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak justru menambah lapisan birokrasi dan memperlambat transaksi ekspor.

Menurutnya, kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap batubara Indonesia.

Baca Juga: RKAB Batubara 2027 Dievaluasi, Kementerian ESDM Pertimbangkan Kebutuhan Pasar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News