Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Sektor energi khususnya dalam proyek pembangkit ketenagalistrikan dan proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) menjadi incaran para pekerja kasar asing asal China.
Misalnya saja, salah satunya di Sulawesi Selatan dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto, Desa Panugaya, Sulawesi Selatan. Ditemukan ada sekitar 200-an tenaga kerja kasar asal China.
Hal itu dikatakan oleh Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, Mukhtar Tompo saat melakukan kunjungan kerjanya ke lokasi PLTU Jeneponto. Ia bilang, banyak Warga Negara Asing (WNA) dari China sebagai pekerja kasar di sana.
Bahkan, sepanjang area PLTU di penuhi papan ucapan mirip reklame dan spanduk yang berbahasa China. "Mereka tinggal terisolir dan tidak bersosialisasi dengan masyarakat," terangnya kepada KONTAN, Rabu (28/12).
Asal tahu saja PLTU Jeneponto berkapasitas 2 x 135 Megawatt (MW) ini milik PT Bosowa Energi afiliasi dari Kalla Group. "Dapat laporan di sana lebih dari 200 orang pekerja China, beberapa oknum polisi juga menyampaikan begitu," ungkapnya.
Menurut Presiden Direktur Bosowa Energi, Erwin Aksa, tenaga kerja asal China tidak sampai 200 orang untuk proyek di Bosowa. Namun jika di gabung dengan proyek PLN bisa saja karena sekarang masuk tahap pemasangan mesin yang sulit mencari tenaga kerja lokal," terangnya kepada KONTAN, Rabu (28/12).
Meskipun ada tenaga kerja dari China, kata Erwin, itu merupakan tenaga kerja ahli dalam proyek pemasangan mesin pembangkit. Tenaga ahli di Jeneponto ada dua proyek sedang dikerjakan, yakni milik PLN dan Bosowa dengan total investasi Rp 9 trilliun. Kemudian pekerjaan sipil pelabuhan di kerjakan kontraktor lokal PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya.
Sementara Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN (Persero), I Made Suprateka menyatakan, dalam proses tender pembangkit listrik Independent Power Producer (IPP) tidak ada aturan mengenai berapa tenaga kerja asing yang harus dipakai.
"Jadi sebenarnya aturan itu ada di pihak imigrasi dan BKPM untuk syarat-syarat itu maksimum penggunaan tenaga kerja lokal," tandasnya kepada KONTAN, Rabu (28/12).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
