Reporter: Siti Maghfirah | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Praktik penjualan beras bersubsidi dengan harga premium oleh PT Indo Beras Unggul menunculkan beberapa dugaan. Salah satunya adalah dugaan kerjasama dengan petani untuk menjual gabah pada perusahaan dengan iming-iming harga yang lebih tinggi.
Perusahaan mengaku, membeli gabah kering petani dengan harga yang lebih tinggi dari harga acuan Rp 3.700, yaitu Rp 4.900. Namun Asen menepis, anggapan bahwa langkah ini adalah upaya untuk mematikan pelaku usaha lain.
"Benar kami membeli dengan harga tersebut. Namun ini karena ada aturan Harga Pembelian Pemerintah," ujar Direktur PT IBU Jo Tjong Seng di Paparan Publik Insidentil induk usahanya, PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA).
Adanya HPP ini berarti jika harga pasar di bawah harga acuan, bulog wajib menjaga pendapatan di tingkat harga acuan. Sedangkan harga yang dijual di pasar, itulah mekanisme pasar. Petani, menurutnya, punya pilihan untuk menjual ke pemerintah atau menjual pada umum dengan harga yang lebih tinggi.
"Jika seperti itu kan petani yang diuntungkan dengan harga yang lebih tinggi. Kami juga memberi insentif pada petani yang mampu memproduksi gabah dengan kualitas sesuai spesifikasi perusahaan sehingga petani memperhatikan produktivitas dan mutu," lanjutnya.
Muncul anggapan harga tinggi yang diberikan oleh AISA ke petani membuat penggilingan lain tidak mampu membeli. Lagi-lagi AISA menyanggahnya dengan dalih kapasitas penggilingan perusahaannya tidak melebihi 8% potensi dan tidak bisa menyerap semua hasil pasil. "Jadi tidak mungkin penggilingan lain tidak kebagian," sanggahnya.
Keterangan ini juga menepis anggapan praktik monopoli dan ogopoli oleh perusahaan. Menurut Asen, konsumsi beras rata-rata masyarakat Indonesia adalah 3 juta ton, sedangkan AISA berkontribusi di bawah 1% dan jauh dari kemungkinan monopoli.
Sementara dugaan penimbunan beras sebanyak 1.161 ton ketika kejadian penggrebekan kamis lalu, menurut Asen itu merupakan stok untuk seminggu ke depan. Itu merupakan hal yang umum asalkan sesuai dengan aturan penyimpanan stok yang ada. "Karena pemasaran kami ke seluruh Indonesia jadi hal ini wajar dilakukan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News