Reporter: Asnil Bambani Amri |
JAKARTA. Saat ini PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI tengah melakukan kajian untuk menggabungkan atau algamasi sejumlah pabrik gula (PG). Kajian ini dilakukan lantaran muncul polemik dan kontroversi mengenai rencana penggabungan PG di Jawa Timur.
"Dari kajian tersebut nanti akan diketahui berapa kebutuhan tebu ideal untuk memenuhi kapasitas giling bagi PG bersangkutan agar dapat menghasilkan gula bermutu tinggi dan harga pokok (unit cost) bisa bersaing." kata Adig Suwandi dalam emailnya yang diterima KONTAN, Rabu malam (3/11).
Saat ini, PTPN XI masih mengukur efektivitas produksi untuk mengetahui untung tidaknya penggabungan ini. Bagi PTPN XI, tidak mudah menggabungkan PG karena harus mempertimbangkan ekonomi, finansial, dan dampak sosial yang ditimbulkan.
Selama ini keberadaan PG menjadi sentral ekonomi bagi komunitas lokal yang selama ini memanfaatkan multiplier effect PG. "PTPN XI berharap ada dukungan lahan dari pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat sekitar kalau ingin PG tetap dipertahankan keberadaan dan keberlanjutan operasinya," terang Adig.
Sinergi global
Adig menjelaskan, keberadaan PG di Indonesia tidak lepas dari keberadaan PG yang ada di negara lain. Maklum, gula merupakan komoditi yang diperdagangan di dunia internasional dan menjadi komoditi yang diincar oleh banyak negara. Dus, harga gula, suplai dan kebutuhan gula di pasar domestik bertali-temali dengan pasar internasional.
"Apalagi pada era liberalisasi perdagangan sekarang, PG tidak hanya bersaing dengan sesama produsen di dalam negeri, namun juga yang ada di luar negeri," ungkap Adig.
Adig mengharapkan, naiknya harga gula dunia yang mencapai kisaran US$ 700-745 per ton FOB (harga di negara asal, belum termasuk biaya pengapalan dan premium) bisa menjadi momentum kebangkitan produksi gula nasional.
PTPN XI, PTPN X dan pemerintah telah berkoordinasi untuk membentuk tim teknis. Tim ini akan menyusun grand strategy revitalisasi PG di Jawa Timur. PTPN XI mengharapkan, konsep yang nantinya dibahas bersama para bupati dan walikota itu menghasilkan konsep penyediaan lahan bagi perkebunan tebu. Dus, semua tebu untuk satu unit PG berasal dari perkebunan sekitarnya; bukan dari tempat yang jauh, karena ongkos transportasi mahal. Misalnya, 3 PG di Kabupaten Probolinggo (Wonolangan, Gending dan Padjarakan) terpaksa mengambil tebu dari Lumajang yang mengalami surplus.
"Seharusnya lebih menguntungkan memanfaatkan semua tebu Lumajang dengan meningkatkan kapasitas PG Djatiroto dari 5.500 menjadi 10.000 atau bahkan 12.000 tth," jelas Adig. Demikian pula tiga PG di Kabupaten Situbondo di luar Assembagoes (Wringinanom, Olean, dan Pandjie) yang harus mendapatkan suplai dari tempat lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
