Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen untuk dapat menyalurkan kebutuhan pupuk secara tepat sasaran kepada petani Indonesia.
Menyambut tahun 2024, Pupuk Indonesia telah bersiap untuk meyalurkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan berfokus pada ketepatan waktu untuk petani yang terdaftar di e-Alokasi.
Komitmen ini tercerminkan melalui penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024 di Batam, Kepulauan Riau, pada Selasa dan Rabu tanggal 12-13 Desember 2023 lalu.
Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh menyatakan, 1.077 distributor siap mendukung penyaluran pupuk bersubsidi di 2024. Distributor diharapkan memaksimalkan penyaluran dengan menjaga ketertiban administrasi dan kepatuhan aturan.
Baca Juga: Pupuk Indonesia Sediakan Stok 1,2 Juta Ton untuk Hadapi Musim Tanam 2024
“Penyaluran ini diupayakan untuk tetap memperhatikan ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, khususnya menjaga agar penyaluran berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kontan, Kamis (14/12).
Hingga 30 November 2023, Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebesar 5,71 juta ton atau sekitar 94% dari total alokasi sesuai anggaran pemerintah, yaitu 6,05 juta ton.
Dengan melihat keberhasilan ini, Pupuk Indonesia mengimbau seluruh distributor dan jaringan kios pengecer untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah.
Dalam proses penyalurannya, Pupuk Indonesia juga turut meminta para distributor dan jaringan kios pengecer untuk menerapkan sistem digitalisasi yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Pupuk Indonesia. Salah satunya adalah aplikasi Rekan yang telah terintegrasi secara digital melalui Distributor Planning & Control System (DPCS), sehingga dapat dipantau secara real time dan memudahkan pengawasan.
Tri berharap para distributor dapat mendukung program pemerintah, khususnya percepatan tanam, dengan menyiapkan stok dan menyalurkan pupuk sesuai aturan. Distributor yang tidak mematuhi dapat dihentikan. Pupuk Indonesia pun akan mengawal dengan ketat penyaluran distribusi pupuk subsidi sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022.
"Tujuannya, tentu agar kami dapat mengatasi isu-isu akan kelangkaan pupuk dan pupuk dapat diterima secara tepat sasaran,” tambah dia.
Dalam mendukung proses pendistribusian, Pupuk Indonesia didukung oleh fasilitas distribusi seperti 15 unit pengantongan dan distribution center, 13 kapal dengan 222 rute angkutan laut, 8.131 armada truk angkutan darat, 581 gudang dengan kapasitas produksi pupuk sekitar 14,6 juta ton dan memiliki 1.077 distributor, serta 25.000 lebih kios pupuk di penjuri negeri.
Penetapan 1.077 distributor ini merupakan hasil dari evaluasi, verifikasi administrasi, dan cek fisik ke lapangan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023.
Ada beberapa syarat tambahan dari Pupuk Indonesia kepada distributor seperti aktif dalam kegiatan usaha perdagangan, sanggup dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, dan tidak memiliki permasalahan hukum.
Baca Juga: Petani Mengeluh Soal Pupuk, Jokowi Sebut Subsidi Pupuk Bakal Ditambah
Distributor yang memenuhi syarat telah mendaftar melalui aplikasi DIMAS Pupuk Indonesia. Dalam penyaluran, Pupuk Indonesia fokus pada dua jenis pupuk, Urea dan NPK, untuk sembilan komoditas pertanian strategis. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam SIMLUHTAN, menggarap lahan maksimal dua hektar, dan menggunakan Kartu Tani.
Dalam upaya menjaga integritas, distributor juga menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Tagihan. Distributor juga diminta memastikan kios binaannya memahami sistem penyaluran dan menjalankan aturan, termasuk HET.
Dalam acara SPJB 2024, seluruh distributor membacakan ikrar pakta integritas sebagai komitmen melaksanakan aturan penyaluran pupuk bersubsidi. Lembaga negara seperti Ombudsman RI, Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, dan Kejaksaan Agung RI turut menyaksikan dan memberikan arahan. Distributor diharapkan menjalankan komitmen mereka sesuai aturan yang berlaku dengan evaluasi periodik dari Pupuk Indonesia.
Tri kembali menegaskan harapannya agar para distributor dapat bekomitmen secara penuh untuk tetap melaksanakan penyaluran pupuk subsidi sesuai aturan yang berlaku.
"Ke depannya, dalam proses pelaksanaan ini secara periodik Pupuk Indonesia akan melakukan evaluasi atas kinerja penyaluran dari masing-masing distributor, yang tentunya akan menjadi pertimbangan perusahaan untuk melanjutkan kerja sama di masa yang akan datang,’’ tandas Tri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
