Reformasi Formula HPM Berkah Bagi Penambang Nikel, Dongkrak Harga Acuan Hingga 140%

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyambut baik revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM). Reformasi HPM ini dinilai akan berdampak signifikan terhadap harga acuan yang dapat mengalami kenaikan hingga 140%.

Reformasi HPM ini merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 144 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 mengenai Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara. Regulasi ini mulai berlaku efektif pada 15 April 2026.

Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey melihat adanya perubahan struktural besar di Indonesia melalui kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan reformasi HPM yang mulai berlaku pada April ini. Perubahan tersebut terjadi saat kondisi pasar nikel global masih berada dalam fase tekanan oversupply jangka pendek, terutama di pasar China. 

Baca Juga: Kemenkes Terapkan Label Nutri-Level Bertahap, Dimulai dari Minuman Industri Besar

Tekanan oversupply terlihat dari penurunan harga di level hulu (upstream) seperti bijih nikel, NPI (Nickel Pig Iron), dan nickel sulphate. Sementara demand belum sepenuhnya pulih, khususnya dari sektor baterai.

"Namun di tengah tekanan tersebut, Indonesia justru sedang melakukan repositioning strategis. Melalui kebijakan RKAB dan reformasi HPM yang mulai berlaku April 2026, Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti mekanisme pasar global, tetapi mulai mengatur keseimbangan supply dan pricing secara aktif," ungkap Meidy melalui keterangan tertulis yang disiarkan pada Rabu (15/4).

Mekanisme formula HPM beralih dari skema harga flat berbasis nikel. Formula baru menerapkan multi-komponen yang menangkap nilai ekonomi rill dan menyeluruh dari sumber daya strategis yakni Nickel (Ni), Kobalt (Co), Kromium (Cr) dan Besi (Fe).

"Selama ini, Indonesia hanya menghitung nilai berdasarkan kadar nikel, padahal dalam satu ton bijih terdapat juga kobalt, krom, dan besi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan kata lain, Indonesia selama ini “menjual paket lengkap”, tapi hanya “dibayar sebagian”," ungkap Meidy.

Reformasi HPM ini berdampak signifikan karena harga acuan naik hingga 100% sampai dengan 140%, bahkan lebih. Dampaknya, harga nikel di bursa London Metal Exchange (LME) naik beberapa jam setelah rilis HPM baru, dari US$ 17.090 menjadi US$ 17.680 per ton.

"Dengan kenaikan harga acuan hingga 100% – 140%, serta perubahan pendekatan dari single commodity menjadi multi-element valuation (Ni, Co, Fe, Cr), Indonesia kini mulai menilai sumber daya mineral secara lebih utuh. Dampaknya langsung terasa, harga nikel di pasar global sempat menguat pasca pengumuman," terang Meidy.

Kondisi ini membawa berkah bagi para penambang, karena memperkuat harga dasar (price floor). Namun di sisi yang lain, para pengusaha di hilir atau smelter, terutama High Pressure Acid Leaching (HPAL), menghadapi tekanan biaya produksi.

"Artinya, yang terjadi saat ini bukan peningkatan margin, melainkan penyesuaian nilai di sepanjang rantai industri (margin compression phase)," jelas Meidy.

Dari sisi dampak terhadap penerimaan negara, Meidy mengatakan bahwa reformasi HPM ini akan meningkatkan royalti karena basis valuasi lebih tinggi. Dampak lainnya adalah mengurangi praktik undervaluation dan transfer pricing, serta memperkuat sistem audit berbasis harga pasar (FOB benchmarking).

Tantangan dan Prospek 2026

Meski begitu, secara keseluruhan Meidy mengingatkan bahwa industri nikel masih menghadapi tiga tantangan besar pada tahun 2026. Pertama, peningkatan biaya produksi. Harga sulfur melonjak hingga lebih dari US$ 900 per ton. Kondisi ini berdampak besar, terutama kepada HPAL, dengan tambahan biaya sekitar US$ 4.000 per ton nikel.

Kedua, ketidakseimbangan demand. Stainless steel masih kuat, tapi demand baterai masih belum optimal. Ketiga, risiko supply chain. "Indonesia masih sangat bergantung pada impor sulfur. Gangguan geopoliyik bisa langsung memengaruhi produksi nasional," terang Meidy.

Dalam jangka pendek, Meidy memprediksi perusahaan akan melakukan penyesuaian strategi seperti efisiensi operasional, penyesuaian capex dan optimalisasi produksi. Sejauh ini, Meidy menegaskan industri masih fokus pada menjaga keberlanjutan operasi, bukan pengurangan tenaga kerja secara masif.

"Karena kami melihat ini sebagai fase transisi, bukan krisis permanen," imbuhnya.

Secara outlook, dalam jangka pendek pasar masih akan sideways cenderung melemah karena inventory masih tinggi dan demand belum sepenuhnya pulih. Namun dalam jangka menengah ada potensi bullish yang cukup kuat. 

"Potensi bullish cukup kuat, didorong oleh pengendalian supply melalui RKAB, kenaikan cost produksi global dan peran Indonesia sebagai penyeimbang pasar," tandas Meidy.

Baca Juga: Hitung-hitungan Rusun Masih Beri Margin Tipis, REI Minta Aturan Diperjelas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News