/2023/04/04/238616172.jpg "RKAB 2026 Belum Terbit, ESDM Ungkap Ada Penyesuaian Produksi Nikel Nasional")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hingga awal 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menerbitkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 bagi perusahaan pertambangan mineral dan batubara.
Proses yang masih berjalan ini tak lepas dari rencana penyesuaian produksi nasional tahun depan, khususnya untuk komoditas nikel.
Dus, proses RKAB 2026 disinyalir sedikit dipengaruhi oleh arah kebijakan produksi nasional. Namun, ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan pemangkasan, melainkan penyesuaian.
“Iya bukan pemangkasan, penyesuaian lah. Penyesuaian,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno saat ditemui di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Baca Juga: Aturan TKDN Baru, Mobil Listrik Berbaterai Nikel Berpeluang Dapat Insentif Lebih?
Saat ditanya lebih lanjut apakah penyesuaian produksi nasional berdampak pada proses RKAB, Tri menjawab singkat, “Ya dikit lah.”
Dalam catatan Kontan, ESDM sebelumnya memberi sinyal akan menurunkan target produksi nikel pada 2026. Langkah ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang membatasi penerbitan izin pembangunan smelter nikel baru melalui Izin Usaha Industri (IUI).
Tri menjelaskan, pembatasan tersebut didorong oleh kondisi pasokan nikel global dan domestik yang saat ini sudah mengalami kelebihan pasokan (oversupply). Karena itu, ESDM akan menyesuaikan rencana produksi yang tertuang dalam RKAB 2026 agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.
Ia menambahkan, penyesuaian ini berpotensi membuat kuota produksi nikel pada 2026 berada di bawah realisasi produksi tahun ini yang diperkirakan mencapai sekitar 319 juta ton.
Baca Juga: Asosiasi Nikel Menilai Penghentian Sementara Operasi Tambang Vale Tak Ganggu Kinerja
“Pokoknya yang lebih-lebih tinggi kita evaluasi lah. Kan over 300 juta ton. Bisa jadi [di bawah 300 juta ton],” ujarnya di Kementerian ESDM, Senin (10/11/2025).
Tri juga menekankan adanya perbedaan antara target produksi nasional yang ditetapkan pemerintah dengan kuota produksi yang disetujui dalam RKAB perusahaan. Biasanya, kuota dalam RKAB lebih besar dibandingkan target nasional.
Sebagai informasi, produksi bijih nikel nasional pada 2025 ditargetkan sekitar 220 juta ton, lebih rendah dibandingkan target 2024 yang sebesar 240 juta ton.
Selanjutnya: Naik 8%, ASDP Layani 3,4 Juta Penumpang Selama Periode Nataru
Menarik Dibaca: 7 Barang di Ruang Tamu yang Sebaiknya Dijauhkan Jika Punya Hewan Peliharaan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
