Sumber: Antara | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Perwakilan dari PT Pertamina (Persero) mendatangi Kementerian Perhubungan untuk mempertanyakan soal kelanjutan proyek Pelabuhan Cilamaya, Karawang Utara, Jawa Barat.
Juru Bicara Pertamina Wianda Pusponegoro usai bertemu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Kemenhub, mengatakan pihaknya menyampaikan keberatan bahwa pelabuhan tersebut dibangun di wilayah yang juga terdapat pipa minyak dan gas PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ).
"Kami menyampaikan posisi kami, mengapa dilakukan di wilayah Pertamina jika dilihat dari sisi 'safety' (keselamatan), pasokan gas, produksi minyak yang berakibat pada penerimaan negara dan pasokan gas di industri Jawa Barat," katanya, Jumat (27/3).
Wianda juga menyampaikan usulan bahwa pihaknya menginginkan Pelabuhan Cilamaya digeser lokasinya sejauh 70 kilometer karena menurut dia, jika masih menggunakan skema digeser sejauh tiga kilometer, maka masih berada di lokasi ONWJ tersebut.
"Ke depan, akan ada sumur-sumur tambahan yang berproduksi, kami sudah 'mapping' (memetakan), nah kalau terjadi pembangunan sumur-sumur yang berpotensi berproduksi ini tidak jadi produksi, ada 'potential loss' (potensi kerugian) dari penerimaan negara," katanya.
Untuk itu, dia mengusulkan agar Pelabuhan Cilamaya digeser ke Balongan, Indramayu, yang dinilai aman dan steril dari pipa migas Pertamina ONWJ.
"Ada Balongan di situ yang menurut kami lebih cocok karena sudah terbebas dari anjungan dan rig 'offshore," katanya.
Ditemui terpisah, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Informasi Keterbukaan Publik Hadi Mustofa Djuraid menyarankan Pertamina tidak perlu khawatir karena seluruh pembangunan Pelabuhan Cilamaya diserahkan kepada swasta.
Karena itu, lanjut dia, urusan pergeseran atau pun solusi terkait penggeseran pipa migas ONWJ, maka keputusannya ada investor.
"Swasta harus memitigasi risiko tersebut, menggali pipanya, biaya yang ditanggung, semuanya harus diperhitungkan dan risikonya besar," katanya.
Hadi mengatakan rencana proyek pelabuhan tersebut masih akan terus berjalan hingga diumumkan kelanjutannya yang diperkirakan pada minggu ini.
"Kemenhub tetap berada pada posisi 'execution ministry', tapi kita akan menerima usulan dan saran dari berbagai pihak," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
