Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Keinginan pemerintah untuk membangun Pelabuhan Cilamaya untuk menunjang kegiatan industri di kawasan Jakarta dan sekitarnya mendapat penolakan. Salah satunya, dari DPR.
Mereka melalui Kardaya Warnika, Ketua Komisi VII meminta kepada pemerintah untuk bisa meninjau rencana pembangunan pelabuhan tersebut dan menggeser pembangunannya ke wilayah timur Jawa Barat, salah satunya, Indramayu. Permintaan ini disampaikannya dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, dampak negatif pembangunan.
Kardaya mengatakan, kalau pemerintah ngotot membangun pelabuhan di Cilamaya ada banyak masalah besar yang akan mengintai. Pertama, terjadinya gangguan eksplorasi migas lepas pantai. "Perlu dicatat, Karawang, Indramayu, hasil minyaknya per hari mencapai 40.000 barel, gas itu mencapai 200 juta kaki kubik per hari yang bisa digunakan untik empat pabrik pupuk, bayangkan kalau pelabuhan dibangun di situ, bisa terganggu semua," kata Kardaya Selasa (10/3).
Kedua, terjadinya gangguan listrik di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kardaya mengatakan bahwa 60% bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik yang menyuplai Jakarta dan sekitarnya dipasok dari kawasan tersebut.
Kardaya khawatir, jika pemerintah ngotot membangun Pelabuhan Cilamaya, dia khawatir pembangunan tersebut akan mengganggu pasokan bahan bakar yang diperlukan untuk pembangkit- pembangkit listrik tersebut. "Kalau pembangunan dilakukan berarti itu berhenti, cari minyak di situ terganggu, kalau itu terjadi dampaknya, pertama jelas pabrik pupuk akan stop beroperasi dan petani cari pupuk susah, listrik ke Jakarta dan kawasan industri mati semua rugi," katanya.
Ketiga, terganggunya sektor pertanian di Karawang yang selama ini terkenal sebagai daerah penghasil beras. Aditama Sardjito, Manajer Media PT Pertamina mengatakan bahwa bagi Pertamina, pembangunan Pelabuhan Cilamaya bisa mengancam produksi Blok PHE ONWJ di lepas pantai Jawa Barat yang besarannya mencapai 45 ribu barel per hari.
Atas potensi kerugian itulah Pertamina kata Adit beberapa waktu lalu berkirim surat dan minta pemerintah untuk membatalkan proyek tersebut. Sementara itu Asep Saefudin, Ketua Gerakan Masyarakat Tolak Pembangunan Pelabuhan Cilamaya yang juga warga Cilamaya bertekad akan terus menolak pembangunan pelabuhan yang berpotensi menghilangkan 150.000 hektar sawah mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
