Soal Percepatan Pensiun Dini PLTU Pelabuhan Ratu, Begini Kata Pengamat

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana percepatan pensiun dini PLTU Jawa Barat-2 atau PLTU Pelabuhan Ratu dinilai memungkinkan untuk dilakukan.

Sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menandatangani Principal Framework Agreement (PFA) untuk program pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, untuk bisa selaras dengan komitmen dalam Paris Agreement maka seluruh PLTU yang dioperasikan oleh PLN harus dipensiunkan pada 2045.

"Pada kurun 2022-2030, diperlukan pengakhiran (PLTU) 9,2 GW yang terdiri dari 5 GW milik PLN dan 4,2 GW milik Independent Power Producer (IPP)," kata Fabby kepada Kontan, Selasa (18/10).

Baca Juga: Percepat Pensiun Dini, PLN Alihkan PLTU Pelabuhan Ratu ke Bukit Asam (PTBA)

Fabby melanjutkan, untuk pensiun dini PLTU milik PLN dimungkinkan untuk dilakukan dengan pihak swasta. Kendati demikian, skema yang diadopsi sedikit berbeda. Menurutnya, skema bundling umumnya akan dipilih. Nantinya, PLTU yang dipensiunkan akan digantikan dengan pembangkit energi terbarukan.

Fabby melanjutkan, dari informasi yang diperoleh, saat ini PTBA masih melakukan due diligence atau uji tuntas atas rencana peralihan ini.

"Valuenya (PLTU) Pelabuhan Ratu masih harus dihitung. Makanya nanti struktur pendanaan akhirnya masih harus ditunggu," ungkap Fabby.

Fabby melanjutkan, skema pensiun dini untuk aset milik PLN dan IPP akan berbeda. Jika pensiun dini PLTU dilakukan untuk aset PLN maka opsi pendanaan bisa menggunakan APBN ataupun mekanisme penghapusan aset.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News