Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
"Selama periode tersebut, rata-rata ROA PLN sebesar 0,40% jauh di bawah ROA Singapore Power yang tercatat sekitar 6%," sambung Komaidi.
Adapun, standar industri menetapkan batasan ROA yang dikategorikan sehat atau baik yakni 5,98%. Dengan demikian, ROA PLN pada kurun 2010 hingga 2020 masih berada di bawah standar yang ada. "Dengan aset Rp 1.589 triliun, kinerja keuangan PLN dapat dikatakan baik atau sehat jika laba bersih di atas Rp 95 triliun," terang Komaidi.
Pada tahun 2020, laba yang dibukukan PLN sebesar Rp 5,99 triliun. Dengan kondisi ini, maka jika harga DMO batubara tidak dikenakan maka PLN diprediksi tak mampu mencetak laba. Selain itu, terdapat tambahan biaya pembelian batubara sebesar Rp 78,95 triliun.
Adapun, upaya melunasi utang yang ada pun juga dinilai perlu waktu lama. Bahkan dengan asumsi laba Rp 10 triliun per tahun maka butuh 64 tahun agar seluruh utang dapat lunas. "Penyelesaian hutang PLN tersebut dapat dipercepat dengan mengurangi belanja modal dan/atau menjual sebagian aset yang dimiliki," kata Komaidi.
ReforMiner Institute pun menilai pemerintah perlu lebih proporsional dalam memperlakukan PLN. Antara lain dengan lebih tertib memisahkan urusan administrasi negara dan usaha.
"Kebijakan subsidi untuk PLN tidak dapat hanya berdasarkan ruang fiskal yang ada, tetapi perlu konsisten dengan ketentuan UU Keuangan Negara bahwa kerugian usaha yang timbul akibat selisih harga wajar dan harga penugasan harus diganti penuh oleh negara," sambung Komaidi.
Tanpa adanya perubahan kebijakan, maka kekhawatiran Menteri BUMN Erick Thohir bahwa PLN bisa bernasib seperti Garuda Indonesia dinilai sangat mungkin terjadi.
Selanjutnya: Kementerian ESDM dorong pengembangan Bio-CNG untuk subtitusi LPG
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
