Sumber: KONTAN |
JAKARTA. Ada jalan keluar untuk mengatasi gonjang-ganjing harga minyak goreng. Salah satu bentuknya, usul Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono, Pemerintah menyediakan stok penyangga (buffer stock) minyak goreng dalam jumlah besar.
Walhasil, pengadaan buffer stock ini juga bisa menjadi mekanisme untuk memperketat ekspor minyak sawit (CPO) dan efektif untuk menekan harga minyak goreng di dalam negeri. “Ketika harga minyak goreng di pasaran melonjak, pemerintah dapat menggunakan stok tersebut untuk menekan harga,” kata Joko kepada KONTAN.
Untuk mewujudkan buffer stock ini, setiap produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) harus memasok sebagian produksinya ke stok nasional itu. Joko belum bersedia merinci, bagaimana mekanisme pemenuhan persediaan itu. "Pemerintah yang memiliki kewenangan. Yang penting, stok tetap melimpah ketika terjadi fluktuasi harga," tegasnya.
Para pengusaha mengusulkan kebijakan ini sebagai alternatif pemungutan bea keluar yang saat ini dipakai pemerintah untuk mengontrol ekspor CPO dan menjamin pasokan di dalam negeri. Nyatanya, kebijakan bea keluar tidak efektif mencegah fluktuasi harga minyak goreng.
Pengusaha sawit juga menyorongkan Perum Bulog sebagai pengemban tugas penjaga stok. "Bisa saja Bulog bertindak sebagai penyalur sekaligus distributor dan stabilisator," ujar Joko.
Bulog tentu menyambut keinginan itu. Tapi, itu tak akan terwujud sebelum pemerintah setuju. "Kami kan cuma operator yang menunggu perintah," kata Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar ketika dikonfirmasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
