Strategi Privy Optimalkan Keamanan Digital, Dorong Budaya Verifikasi Dokumen di 2026

Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Privy Identitas Digital (Privy) memperkokoh komitmen dalam menghadirkan ekosistem digital yang aman dengan mendorong budaya verifikasi dokumen digital.

Berdasarkan laporan Indonesia Anti Scam Center (IASC) OJK, sepanjang November 2024-Desember 2025, tercatat kerugian akibat penipuan digital mencapai Rp 9,1 triliun dengan lebih dari 411 ribu laporan.

Dus, sebagai penyedia sertifikasi elektronik (PSrE), Privy menggagas gerakan #CekDuluBaruPercaya yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dengan inisiatif ini, Privy berupaya membangun kebiasaan masyarakat  memverifikasi dokumen digital melalui situs privy.id/verifikasi-pdf. 

Chief Executive Officer & Founder Privy, Marshall Pribadi mengatakan, verifikasi dapat dilakukan sebelum mempercayai, menandatangani, ataupun mengambil keputusan.

Baca Juga: Sebanyak 390 Ribu Pelanggan Manfaatkan Program Elektrifikasi Sektor Primer PLN

Menurut Marshall, tantangan di dunia digital saat ini terletak pada cara masyarakat membangun kepercayaan. Maka katanya, Privy yakin, kepercayaan harus bisa diverifikasi dan tak dapat dinilai dari tampilan visual semata.

Marshall bilang, verifikasi bukanlah proses yang rumit dengan teknologi yang tepat. Ia menilai, pengecekan keaslian dokumen digital dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Sehingga, pencegahan penipuan digital dapat dilakukan sebelum risiko terjadi.

Hingga saat ini, Privy mengklaim telah mencegah 122 juta upaya penipuan (fraud) pada layanan yang ditawarkan. Hal ini, kata Marshall, menggambarkan besarnya risiko kecurangan digital bagi masyarakat.

"Kami akan terus memperkuat keamanan dan kenyamanan publik dalam berinteraksi digital dengan identitas yang terverifikasi dan terjamin keabsahannya,” imbuhnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Digital, Teguh Arifiyadi menuturkan, penipuan digital saat ini tak selalu dalam wujud yang mencurigakan.

Teguh mengungkap, hingga saat ini, Komdigi mencatat penipuan dokumen digital terbanyak adalah lowongan pekerjaan, diikuti dengan maraknya penipuan transaksi invoice. 

"Mayoritas komunikasinya dari media sosial. Entah mereka seolah mewakili perusahaan atau menawarkan investasi, tapi startnya pasti dari media sosial," kata Teguh.

Baca Juga: Ini Strategi Eastparc Hotel (EAST) Raih Tingkat Hunian Kamar Hingga 80% pada 2026

Ia menyebut, modus operandi penipuan lowongan pekerjaan yang terbanyak biasanya tersebar dalam bentuk PDF di media sosial. Ia mencontohkan, saat ada yang mendaftar lowongan pekerjaan palsu tersebut dan dinyatakan diterima, korban diminta mengikuti training di luar kota.

"Kemudian, mereka diminta beli tiket pesawat yang katanya nanti di-reimburse. Ternyata, tiket yang dikirimkan ke korban adalah PDF palsu," terang Teguh.

Oleh karenanya, Teguh bilang, inisiatif seperti hadirnya situs Privy untuk memverifikasi dokumen makin memudahkan publik untuk memastikan dokumen yang tepercaya.

Terkait strategi bisnis Privy tahun ini, Marshall melanjutkan, 2026 memang merupakan tahun untuk mengimplementasikan inovasi-inovasi yang telah digagas.

"Karena, inovasi yang sudah ada, manfaatnya tidak akan terasa luas jika penerapannya belum luas," ujarnya.

Marshall mencontohkan, kehadiran tanda tangan digital dan teknologi yang memverifikasinya tak akan bermanfaat secara masif apabila penggunaan tanda tangan digital masih minim.

"Jadi fokus kami di 2026 ini adalah mendorong inovasi yang sudah ada agar impactful ke masyarakat, agar tak ada lagi yang jatuh menjadi korban penipuan," tegas Marshall.

Selanjutnya: 50+ Asosiasi dan Pemangku Kepentingan Hadir dalam Associations Gathering IHCBS 2026

Menarik Dibaca: Makuku Luncurkan Comfort Fit, Popok Tipis Anti Bocor untuk Anak Aktif Sepanjang Hari

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News