Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memulai market sounding atau mempromosikan proyek jaringan gas (jargas) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ke perusahaan gas dalam negeri dan luar negeri sebelum dilaksanakannya lelang pada akhir 2024 mendatang.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan, melalui perluasan kerja sama diharapkan proyek jargas dapat berjalan lebih baik lagi.
Baca Juga: Jurus Geber Proyek Jargas, Gandeng Swasta Hingga Rencana Patok Harga Gas Hulu
“Jargas KPBU saat ini sudah banyak yang sudah mau masuk. Masih kita sounding, jadi belum bisa dikatakan siapa saja. Kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan luar,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Senin (16/10).
Tutuka menjelaskan, lelang proyek jargas ini tentu menunggu rampungnya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
Melalui revisi tersebut, badan usaha swasta dapat juga membangun jargas kota untuk masyarakat menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“KPBU ini kan harus bersama dengan institusi dari Kementerian Keuangan dan Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Karena itu kan biaya besar sekali. Jadi Kami ikuti proses yang dilakukan oleh PII, harus revisi Perpres, ada kajian, market sounding, dan sebagainya, itu panjang,” jelasnya.
Maka itu diprediksi, lelang proyek jargas untuk badan usaha swasta baru bisa terlaksana di akhir 2024 mendatang.
Baca Juga: Ragam Ikhtiar Pemerintah Kebut Proyek Jargas
Asal tahu saja, pada awalnya pemerintah menargetkan target sambungan jargas sebanyak 4 juta Sambungan Rumah Tangga (SR) di tahun 2024. Hanya saja, target ini kemudian direvisi menjadi 2,4 juta SR di 2024 lantaran capaian realisasi jargas baru hingga kini belum signifikan.
Tutuka menjelaskan, revisi target ini karena mempertimbangkan faktor operasional sehingga target baru ini diharapkan realistis bisa tercapai.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berharap dengan banyaknya pihak-pihak terlibat dalam membangun jaringan gas kota termasuk dengan pihak swasta, maka pembangunan jargas dapat lebih banyak dan massif.
Dengan adanya revisi Perpres, pihaknya bisa mengeroyok target pembangunan jargas yang sudah ditetapkan. Jadi selain porsinya Pertamina Gas Negara (PGN), nanti juga ada KPBU yang ikut mendorong proyek ini.
“Kita dari Kementerian ESDM juga harapkan ada anggaran dari APBN yang bersumber dari PNBP kita bisa dipakai untuk membangun Jargas. Dengan keroyokan itu targetnya itu bisa banyak," harap Arifin.
Baca Juga: Pemerintah Tingkatkan Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga untuk Tekan Subsidi LPG
Program pembangunan jaringan gas kota merupakan proyek pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG), Program ini telah dilaksanakan Kementerian ESDM, Ditjen Migas sejak tahun 2009 dan hingga saat ini total telah terbangun 662.431 SR.
Tujuan pembangunan jargas adalah memberikan akses energi kepada masyarakat, menghemat pengeluaran biaya bahan bakar gas bumi, membantu ekonomi masyarakat menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan dan mengurangi beban subsidi BBM dan/atau LPG pada sektor rumah tangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
