Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengatakan target industri pariwisata tahun 2024 bisa tercapai asalkan didukung oleh aksesibilitas yang memadai untuk turis lokal maupun internasional.
Sebelumnya, di akhir tahun 2023 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini meningkat hingga mencapai 14,3 juta kunjungan. Ditambah dengan target devisa US$ 15 Miliar serta pergerakan wisatawan domestik tembus 1,25 miliar.
“Kalau dari pemerintah kan menargetkan 14,3 juta (kunjungan wisatawan mancanegara) itu pasti dapat. Kalau di target Kemenparekraf juga (pendapatan devisa) US$ 15 miliar ya, Menurut saya masuk akal gitu, kan rata-rata per orang kan dihitung 1.200 dolar AS spending per kali kunjungan gitu. Jadi saya yakin bisa (sampai US$ 15 Miliar),” ungkap Ketua Umum GIPI, Hariyadi Sukamdani, saat ditemui Kontan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (31/01).
Baca Juga: Ajukan Judicial Review Minggu Depan, GIPI Minta Batalkan Peraturan Pajak Hiburan
Namun target ini tambah Haryadi bisa didapat dengan memperhatikan aksesibilitasnya menuju tempat pariwisata.
“Insyaallah bagus, selama sisi aksesibilitasnya bisa ditambah. Maksudnya sarana transportasi ke titik-titik destinasi bisa dipercepat dan dilancarkan,” ungkapnya.
Ia mencontohkan misalnya destinasi wisata Pangandaran, Jawa Barat yang jika ditempuh dari Jakarta bisa memakan waktu 7 hingga 8 jam. Yang masih kurang mendukung dari sisi aksesibilitas sehingga wisatawan dari Jakarta akan lebih memilih mengunjungi tempat di sekitar Bandung misalnya, yang dinilai lebih terjangkau.
“Sehingga untuk cover dari market Jakarta itu masih sedikit, dia cover-nya lebih banyak dari daerah sekitar Bandung. Jadi selama aksesibilitasnya bisa ditingkatkan, wisatawan pasti akan naik termasuk juga untuk penerbangan internasional. Karena penerbangan internasional ini kan juga sekarang masih apa namanya terbatas belum belum dibuka semuanya,” jelasnya.
Masih terkait aksesibilitas, di tahun 2024 GIPI ungkapnya berharap adanya peningkatan di sektor penerbangan untuk internasional. Menurutnya salah satu alasan belum terbuka sepenuhnya dari sisi penerbangan internasional karena takut outbound (turis dalam negeri ke luar negeri) lebih banyak, daripada sebaliknya.
“Memang selalu ada kekhawatiran dari pemerintah. Tadi kan saya bilang tuh kalau melihat datanya di 2019 sebenarnya inbound-nya (wisatawan masuk) sudah 16,1 juta orang sedangkan outbound-nya (wisatawan keluar) 11,6 juta orang,” jelasnya.
Menurutnya dengan membuka penuh penerbangan luar negeri, wisatawan masuk ke Indonesia atau inbound juga akan ikut meningkat.
“Karena orang yang ingin apa melakukan perjalanan ke Indonesia itu sebetulnya banyak cuman karena masih ada keterbatasan tiketnya jadi mahal,” ungkapnya.
Pekerjaan Rumah (PR) selanjutnya menurut dia yang harus segera diselesaikan adalah terkait dana promosi di sektor pariwisata.
“Indonesia itu enggak punya cukup dana promosi, jadi selama republik ini berdiri sektor pariwisata itu dianggap aksesorisnya. Memang betul sekarang pembangunan infrastrukturnya zaman Pak Jokowi bagus sekali, tetapi kalau kita bicara khusus promosi untuk pariwisata itu masih terbatas,” ungkap Haryadi.
Untuk diketahui, di akhir 2023, Komisi X DPR RI menyetujui pagu sementara Kemenparekraf pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,4 triliun. Pagu anggaran sementara tersebut akan disalurkan ke 12 (dua belas) satuan kerja di Kemenparekraf.
Sebelumnya di tahun 2020, Pemerintah sempat juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 triliun untuk memulihkan sektor pariwisata dengan sejumlah insentif.
Baca Juga: Pengusaha Hiburan Terjerat Pajak
“Rp3,8 triliun kecil sekali dan nggak ada dalam prosesnya promosi yang khusus untuk itu. Malah Semuanya dipegang oleh BUMN kan kemarin ada InJourney. Nah harapan kita ke depan itu dana pariwisata itu, promosi itu kita kelola bersama sama pelaku jadi hasilnya bisa maksimal,” ungkap Haryadi.
Menurutnya jika dikelola semuanya dibagian pemerintah atau BUMN, terkadang ada hal-hal yang tidak cocok sehingga proyek atau acara terkait pariwisata tersebut tidak berjalan lancar.
Dia mencontohkan misalnya kejadian dibatalkannya event Kejuaraan Olahraga Pantai Dunia (AWBG) 2023 di Bali yang berdasarkan keterangan Gubernur Bali, Wayan Koster karena pemerintah pusat belum menganggarkan biaya kepada Komite Olimpiade Indonesia sebagai panitia.
“Kenapa? dari pemilihan tanggalnya saja enggak pas gitu loh. Yang pertama, di Bali lagi peak season, cari cari kamar juga setengah mati, cari flight (penerbangan) juga susah gitu kan. Nah, kedua dari suporternya juga susah (mobilisasi) karena kalau ada event kita harus bisa menarik suporter. Ya itu contoh kecil saja ya, jadi ke depan pelaku (pariwisata) harus diajak bicara supaya kita bisa sama-sama merancang bersama,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
