kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Tarif listrik skema kerja sama penyediaan SPLU PLN dinilai masih tinggi


Minggu, 08 September 2019 / 21:37 WIB
Tarif listrik skema kerja sama penyediaan SPLU PLN dinilai masih tinggi
ILUSTRASI. Perawatan kabel listrik tegangan tinggi


Reporter: Muhammad Julian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PLN tengah gencar menawarkan skema kerja sama penyediaan infrastruktur listrik kepada badan usaha swasta dan juga badan lainnya. Meski demikian, tarif listrik sementara yang disediakan dalam skema tersebut masih dinilai terlalu tinggi.

“Pada saat Rp 1.650 (per Kwh) harga keekonomisannya PLN sudah jauh terpenuhi,” ujar Komisaris Utama PT Optima Integra Tehnika, Vicarna Yasier, kepada Kontan (8/9).

Menurut Yasier, dengan tarif listrik sebesar Rp 900/kwh saja PT PLN (Persero) sudah bisa mendapatkan untung. Dengan demikian, pemberlakuan tarif listrik sebesar Rp 1.650/kwh yang berlaku saat ini dinilai terlalu besar dan merugikan bagi pihak yang bermitra dengan PLN lantaran besarnya biaya-biaya usaha operasional yang ditanggung oleh pihak mitra.

Baca Juga: Sumber Energi (ITMA) Kepincut Bisnis Pembangkit

Dalam hal ini, Yasier menilai bahwa idealnya tarif listrik yang dibebankan seharusnya berada di harga Rp 1.100/ kwh. Menurut Yasier, pemberlakuan tarif listrik sebesar Rp 1.650/kwh berpotensi memperlambat program percepatan infrastruktur kendaraan listrik yang sedan digalakkan pemerintah lantaran tidak menarik di mata badan usaha swasta secara bisnis.

Sebagai informasi, PT Optima Integra Tehnika merupakan badan usaha swasta yang telah menjadi mitra PLN dalam menyediakan infrastruktur pengisian listrik berupa Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU).

Melalui skema Public Owned Public Operate (POPO) yang ditawarkan oleh PT PLN (Persero), PT Optima Integra Tehnika menggelontorkan investasi senilai kurang lebih Rp 1 triliun.

Mengacu kepada skema tersebut, PT Optima Integra Tehnika sebagai pemilik infrastruktur pengisian listrik akan membeli listrik dari PLN dengan tarif yang ditentukan dan menjualnya kembali kepada end user.

Baca Juga: Listrik padam hari ini lebih parah dari rekor mati listrik 2005?

Berdasarkan keterangan Yasier, dana yang dibutuhkan untuk membangun satu titik SPLU dengan tipe normal charging diproyeksikan mencapai Rp 1 miliar.

Adapun fasilitas yang akan dibangun dalam setiap titiknya tidak hanya mencakup unit SPLU saja akan tetapi juga meliputi fasilitas-fasilitas lain seperti misalnya fasilitas battery swap atau penukaran baterai dan pengelolaan limbah baterai.

Sementara itu, untuk pembangunan satu titik SPLU dengan tipe ultrafast charging diproyeksikan mencapai Rp 6 miliar. Adapun fasilitas-fasilitas yang disediakan terdiri dari sebanyak 2 unit SPLU fast charging dengan colokan sebanyak tiga colokan untuk masing-masing unit, dua unit SPLU tipe normal charging dengan colokan sebanyak tiga colokan untuk masing-masing unit, serta fasilitas-fasilitas lain seperti misalnya fasilitas battery swap.

Rencananya, dana sebesar Rp 1 triliun tersebut akan digunakan untuk membangun lebih dari 1.000 titik SPLU di seluruh Indonesia. Sebanyak 35% dari SPLU yang akan dibangun akan berada di Jakarta. Sementara itu sebanyak 65% sisanya akan dialokasikan untuk membangun titik-titik SPLU di kota-kota lainnya.

Baca Juga: Masih kaji keringanan pajak mobil listrik, JK: Aturannya keluar dalam waktu singkat

Program ini akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan pembangunan titik-titik SPLU di Jawa dan Bali pada 3 tahun pertama, lalu dilanjutkan dengan pembangunan-pembangunan titik SPLU di kota-kota lainnya.

Dalam melakukan upaya pembangunan tersebut, PT Optima Integra Tehnika bekerja sama dengan pihak PT Pos Indonesia dan PT Jasa Marga untuk penyediaan lahan bagi pembangunan titik SPLU. 

Ke depannya PT Optima Integra Tehnika juga akan bekerja sama dengan Pemda-Pemda yang ada di Indonesia untuk penyediaan SPLU di tempat-tempat publik perkotaan seperti misalnya pinggir jalan, dan sebagainya. 

Menurut keterangan Yasier, saat ini pihaknya sedang memasuki tahap persiapan MoU dengan sejmlah Pemda di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×