Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dipastikan bakal menerima suntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun oleh pemerintah.
Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Abumanan menjelaskan, penyertaan modal tersebut bakal dialokasikan salah satunya untuk penugasan kelistrikan oleh PLN. "Untuk penugasan kelistrikan 433 desa dengan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT)," ungkap Djoko kepada Kontan.co.id, Rabu (13/5).
Baca Juga: Suntik Rp 149 triliun untuk BUMN, begini penjelasan pemerintah
Kendati demikian Djoko enggan membeberkan lebih jauh mengenai pemanfaatan modal tersebut. Ia pun memastikan saat ini program melistriki 433 desa masih terus berlanjut. Dalam pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, program ini merupakan upaya pemerintah dalam mengakselerasi penuntasan elektrifikasi.
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) pun sudah menyusun kebijakan strategis dalam menyukseskan program elektrifikasi di wilayah tersebut. Sementara, Direktur Aneka EBT Kementerian ESDM Harris menyampaikan, secara garis besar ada tiga pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk mengalirkan listrik ke daerah-daerah terpencil.
Tiga pendekatan tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu perpanjangan jaringan (grid), pengembangan off-grid atau mini grid, dan program pra-elektrifikasi.
Tiga pendekatan tadi didukung oleh kebijakan atas peningkatan kapasitas infrastruktur EBT baik secara komersial maupun nonkomersial. Harris menyebut, untuk infrastruktur EBT komersial, pemerintah sudah memberikan ruang kepada sektor swasta untuk berperan aktif masuk ke dalam penyediaan listrik. Tentunya hal tersebut didasari kontrak dengan PLN.
Baca Juga: Dana Program Ekonomi Nasional terbesar mengalir lewat BUMN
Adapun untuk infrastruktur EBT nonkomersial, akan ada keterlibatan pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga dana hibah.
Harris juga menggarisbawahi bahwa semua kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah adalah demi meningkatkan mutu pelayanan listrik. “Mudah-mudahan langkah ini bisa membuat layanan listrik dari pemerintah lebih baik lagi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
