Reporter: Nurmayanti | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kondisi industri penyamakan kulit nasional tak kebal dampak krisis global. Sejak akhir tahun 2008 hingga kini, tiga perusahaan penyamakan kulit skala besar berhenti operasi alias bangkrut. Selain itu, setidaknya 60 perusahaan skala industri rumah (home industry) juga memutuskan untuk menghentikan produksinya sementara waktu.
Kondisi ini terjadi lantaran permintaan kulit dari pasar lokal maupun domestik terus menurun sejak kuartal keempat 2008. “Jumlah tenaga kerja yang terserap di tiga perusahaan itu saja sebanyak 300 orang. Untuk 60 industri rumahan, jumlahnya lebih besar lagi mencapai 900 orang. Sebab satu unit usaha mempekerjakan sekitar 15 orang,“ kata Ketua Umum Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia (APKI) Senjaya Herina, Kamis (16/4).
Dari tiga perusahaan yang bangkrut itu, dua berlokasi di Jakarta dengan kapasitas produksi 25.000 square feet per bulan. Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 50 orang per perusahaan. Sementara
satu perusahaan lagi berlokasi di Tangerang dengan kapasitas produksi 80.000 square feet per bulan. Sedangkan untuk home industry yang menghentikan operasinya tersebar di Garut, Jogjakarta dan Magetan.
Penurunan kinerja industri penyamakan kulit terlihat pada kuartal I 2009 ini. Rata-rata satu perusahaan mengalami penurunan pesanan hingga 40%. Penurunan pembelian kulit sebenarnya sangat terkait erat dengan industri alas kaki. Seiring penurunan kinerja ekspor alas kaki maka penjualan dan produksi kulit di dalam negeri ikut terseret.
Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menyebutkan, pada Januari 2009, nilai ekspor turun 2,96% dibandingkan Januari 2008 dari US$ 163,21 juta menjadi US$ 158,26 juta. “Ekspor turun. Kami baru mempunyai data Januari,” kata Eddy.
Sadar dengan penurunan di pasar ekspor, pengusaha penyamakan kulit mengaku tengah memfokuskan ke pasar domestik. Mereka pun meminta dukungan dari pemerintah. Antara lain untuk pasokan bahan baku kulit mentah. Pemerintah terutama Departemen Pertanian diminta bersedia membuka impor bahan baku dari negara negara pemasok seperti Myanmar, Brunei Darussalam dan Afrika.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
