Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Selain mempelajari batasan yang diterapkan pada akun pemerintah, politisi, dan partai politik, peserta lokakarya juga diberikan pemahaman mengenai proses moderasi konten berlapis yang melibatkan teknologi dan manusia di TikTok.
Perwakilan TikTok menjelaskan tentang Panduan Komunitas, termasuk bagaimana tim moderasi menegakkan kebijakan terkait konten misinformasi serta berbagai aturan yang ditetapkan untuk media yang diedit, konten berbasis kecerdasan buatan (AI), perilaku menyesatkan, konten tidak orisinal, tindakan penipuan, dan spam, hingga operasi pengaruh terselubung.
Baca Juga: Efek Pilkada Belum Terasa di Sektor Hotel, PHRI Ungkap Penyebabnya
TikTok juga menyediakan kanal pelaporan khusus bagi Bawaslu dan organisasi sipil seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk membantu menandai konten yang diduga melanggar peraturan pemilu dan Panduan Komunitas TikTok untuk ditinjau oleh tim moderasi TikTok.
Pada Pemilu 2024 Februari lalu, kanal ini telah mendukung TikTok dalam menghapus 17.195 video yang melanggar kebijakan misinformasi, 38.002 video yang melanggar kebijakan sipil dan integritas pemilu, serta 3.359 video yang melanggar kebijakan media sintetis dan media yang dimanipulasi selama periode 28 November 2023 hingga 15 Februari 2024.
Perwakilan Bawaslu dan KPU yang hadir di acara lokakarya memberikan apresiasi terhadap TikTok atas berbagai upaya proaktif yang telah dilakukan selama Pemilu 2024. "Kami mengapresiasi TikTok Indonesia yang telah mengadakan lokakarya ini dan membagikan kebijakannya untuk bersama-sama menjaga Pilkada.
Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berbagi informasi akurat mengenai Pilkada agar dapat disebarkan ke masyarakat luas dan mencegah penyebaran hoaks dan misinformasi," ujar Lolly Suhenty, Komisioner Bawaslu RI.
"Kesuksesan penyelenggaraan pemilu dan Pilkada tidak semata menjadi tanggung jawab KPU atau lembaga pemerintah lainnya, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat serta platform digital sebagai salah satu sumber informasi yang hadir dengan cepat bagi masyarakat. Kami menyambut baik berbagai inisiatif yang dilakukan TikTok, khususnya dalam menjaga integritas pemilu dan Pilkada serta melawan bahaya misinformasi dan disinformasi di ranah digital," ujar Betty Epsilon Idroos, Komisioner KPU RI.
Baca Juga: Terkena Efek Pilkada, Emiten Bisa Berjaya
Di luar kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi sipil, TikTok juga terus menggaungkan kampanye #SalingJaga yang mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman dan sehat.
Kampanye ini juga mengingatkan pentingnya bagi warganet untuk memegang kendali penuh terhadap informasi yang mereka buat, konsumsi, maupun sebarkan di ranah daring.
"Kolaborasi adalah kunci untuk melawan penyebaran misinformasi di ruang digital. Oleh karena itu, kami mendorong semua pihak untuk #SalingJaga keamanan pengguna dan kebenaran informasi yang ada di ruang digital, agar bersama-sama dapat menghadirkan pengalaman membuat dan berbagi konten yang aman dan positif," tutup Firry.
Selanjutnya: Oasis Umumkan Konser Pertama Mereka di Australia Setelah 19 tahun
Menarik Dibaca: 16 Provinsi Waspada Bencana, Simak Peringatan Dini Cuaca Besok (11/10) Hujan Deras
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
