Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Penerapan sistem open Access dan unbundling pada jaringan pipa gas dinilai berdampak negatif pada harga jual gas ke konsumen. Tak hanya itu open access dan unbundling juga memicu fluktuasi dan ketidakstabilan harga jual gas.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Deenderlianto berdasarkan analisis atas 40 disertasi doktoral yang di diterbitkan di jurnal internasional.
"Berdasarkan hasil analisis historis di negara-negara Eropa, ternyata terdapat korelasi positif antara penerapan open access dan unbundling pada kenaikan harga gas” kata Deendarlianto, Kamis (27/2).
Itu sebabnya kata dia, pada negara yang menerapkan open access dan unbundling, kenaikan harga jual gas ditentukan oleh mekanisme pasar. “Sehingga menyebabkan fluktuasi yang memicu ketidakstabilan harga,” kata Deen.
Kondisi fluktuasi ini semakin parah manakala dipicu kondisi abnormal seperti musim dingin yang ekstrem, serangan teroris dan lainnya. “Fakta yang ditemukan, pada tanggal 1 Januari 2014, Amerika Serikat mengalami musim dingin yang ekstrem dan membuat harga gas melonjak drastis,” Deendarlianto menambahkan.
Kebalikan dari kondisi tersebut, hasil analisis ilmiah pada negara–negara yang tidak menerapkan open access dan unbundling, misalkan Rusia dan Thailand, ternyata harga gas justru jauh lebih murah dibandingkan negara yang menerapkan open access dan unbundling.
Fluktuasi harga pun tidak terjadi pada negara yang tidak menerapkan open access. “Harga gas di negara yang tidak menerapkan open access dan unbundling terbukti lebih stabil”, kata Deen.
Untuk kasus Rusia, negara yang termasuk pemilik cadangan minyak dan gas bumi lima terbesar dunia, temuan dari ahli energi UGM ini menunjukkan bahwa Rusia melakukan ekspor gas ke Eropa dengan harga yang tinggi, karena terindeksasi dengan harga minyak. Kemudian keuntungan ekspor ini mensubsidi harga gas domestik sehingga menjadi lebih murah. Harga gas di Rusia tidak ditentukan mekanisme pasar tapi ditentukan oleh pemerintah.
Deendarlianto mengatakan dari hasil pengukuran indeks infrastruktur gas Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Studi Energi UGM, Indonesia saat ini termasuk masih miskin infrastruktur gas. Indeks panjang jaringan gas bumi di Indonesia hanya sebesar 6,4 km/m2. Indeks infrastruktur ini merupakan perbandingan antara panjang pipa dengan luas area.
“Dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih tertinggal jauh. Kita hanya memiliki sekitar 6,4 km/m2 pipa gas, sedangkan Thailand indeks infrastrukturnya mencapai 11 km/m2 dan Malaysia sebesar 19 km/m2,” katanya. (Sanusi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
