Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para peternak ayam broiler mulai mengeluhkan penurunan harga ayam di tingkat peternak, di tengah kenaikan harga pakan dan DOC. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harga ayam karkas di pasaran yang relatif stabil. Karena itu dibutuhkan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga agar peternak mendapatkan keuntungan.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, kondisi para peternak unggas saat ini mengalamai kendala akibat meningkatnya biaya produksi dan turunnya harga livebird di tingkat farming.
"Peningkatan harga pakan dan DOC membuat biaya produksi lebih tinggi," ujar Oke dalam Webinar Nasional ke 59 dengan tajuk“Kemandirian Bibit Broiler dan Pengadaan Jagung Berkualitas dengan Harga Terjangkau” oleh Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka).
Oke mengakui, kebijakan cutting untuk mendongkrak harga tak terlalu efektif karena selalu diikuti dengan kenaikan harga DOC dan pakan yang membuat biaya produksi membengkak.
Baca Juga: Simak deretan saham jagoan Mirae Asset Sekuritas pada semester kedua ini
Untuk itu, Oke mengatakan diperlukan intervensi pemerintah melalui BUMN kalster pangan yang saat ini adalah PT Berdikari (persero). Melalui penugasan kepada Berdikari, maka peternak rakyat bisa membeli DOC dengan harga yang tetap tanpa ada fluktuasi untuk bisa menekan HPP ayam broiler.
Ini berbeda dengan kondisi selama ini dimana peternak membeli DOC dari perusahaan besar yang telah menentukan harga. Harapannya, penugasan kepada Berdikari membuat peternak mendapatkan harga DOC lebih bila dibandingkan membeli dari perusahaan besar swasta.
Direktur Utama PT Berdikari (Persero) Harry Warganegera mengatakan, sejak tahun lalu Berikari sistem kemitraan sudah dibuka terutama penjualan DOC FS yang dipelihara poleh peternak mitra yaitu peternak rakyat secara langsung, peternak yang tergabung dalam koperasi maupun di bawah perusahaan.
Saat ini mencapai 1.700 peternak mitra yang tergabung bersama Berdikari yang mengelola DOC FS berdikari baik berdikari langsung mapun dibawah mitra Berdikari yang mengambil PS milik Berdikari.
Baca Juga: IHSG diramal kokoh meski kasus corona melonjak, ini rekomendasi saham dari analis
Tahun ini Berdikari punya ayam GPS 32.000 ekor kemudian jumlah ayam PS rata-rata 1,2 juta ayam PS.
"Kami sudah menawarkan kepada peternak yang datang ke Berdikari, kalau berminat mengelola ayam Parent Stock (PS) bersama kita. Dengan syarat tidak bisa perorangan tapi bisa dengan koperasi atau badan usaha lainnya yan terdiri dari gabungan para peternak rakyat dan kami siap melaksanakannya. Melalui Forum PATAKA ini, Jika peternak ingin masuk ke bibit kami membuka luas, ayok sebelum minta GPS dari pemerintah kelola saja PS dari Kita," ujarnya Harry.
Impor GPS bagi peternak mandiri
Sementara Tri Hardianto, Dewan Pembina Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) mengatakan, pada dasarnya peternak – peternak mandiri khususnya skala menengah kami nilai sudah mampu memelihara GPS skala kecil 3.000 – 9.000 ekor tinggal sejauh mana pemerintah dapat mendukung dan memfasilitasi hal tersebut.
Kriteria pemerintah terkait alokasi GPS seharusnya pemerintah memberikan kepada peternak yang mempunyai kemitraan supaya DOC FS disalurkan kepada peternak rakyat. Jangan sampai peternak mandiri besar diseret menjadi mitra integrator. Hal ini tidak memandirikan peternak, Justru mengharapkan pemerintah mendorong peternak untuk membangun integraseinterasi kecil.
Meskipun kemandirian bibit bagi peternak rakyat atau mandiri selama ini sebagian terpenuhi oleh pemerintah melalui PT Berdikari. Tri berharap berdikari mampu mendukung tersedianya DOC FS bagi peternak rakyat atau mandiri.
Baca Juga: Sektor tambang hingga kesehatan jadi pilihan Mirae Asset Sekuritas, ini daftarnya
“Silahkan end usernya siapapun (PS breeding farm), namun kami harapkan yang tidak memiliki peternakan/budidaya ayam sehingga DOC FS nya bisa dilepas untuk peternak mandiri atau rakyat,” harapnya.
Sementara Ketua Pataka, Ali Usman, mengatakan, pengusahaan sapronak oleh perusahaan kelas gajah tersebut akibat ketidakjelasan sistem usaha ayam broiler yang berlangsung lama di tanah air, akibatnya alur bisnis carut marut yang mengulur dan berkepanjangan.
Tentunya pemerintah sebagai regulator yaitu berkepentingan dalam menjalankan amanat konstitusi, seharusnya melindungi kelompok usaha UMKM yang rentan terhadap polarisasi bisnis yang semakin liberal.
Setidaknya peternak kelas mandiri tersebut memiliki bibit ayam Grand Parent Stock (GPS) sendiri, untuk kemandirian sapronak DOC FS demi menentukan nasib usaha sendiri dimasa yang akan datang yang berkelanjutan.
Selanjutnya: Emiten Poultry Hadapi Pembatasan Sosial Lagi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
