Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
Sementara Tri Hardianto, Dewan Pembina Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) mengatakan, pada dasarnya peternak – peternak mandiri khususnya skala menengah kami nilai sudah mampu memelihara GPS skala kecil 3.000 – 9.000 ekor tinggal sejauh mana pemerintah dapat mendukung dan memfasilitasi hal tersebut.
Kriteria pemerintah terkait alokasi GPS seharusnya pemerintah memberikan kepada peternak yang mempunyai kemitraan supaya DOC FS disalurkan kepada peternak rakyat. Jangan sampai peternak mandiri besar diseret menjadi mitra integrator. Hal ini tidak memandirikan peternak, Justru mengharapkan pemerintah mendorong peternak untuk membangun integraseinterasi kecil.
Meskipun kemandirian bibit bagi peternak rakyat atau mandiri selama ini sebagian terpenuhi oleh pemerintah melalui PT Berdikari. Tri berharap berdikari mampu mendukung tersedianya DOC FS bagi peternak rakyat atau mandiri.
Baca Juga: Sektor tambang hingga kesehatan jadi pilihan Mirae Asset Sekuritas, ini daftarnya
“Silahkan end usernya siapapun (PS breeding farm), namun kami harapkan yang tidak memiliki peternakan/budidaya ayam sehingga DOC FS nya bisa dilepas untuk peternak mandiri atau rakyat,” harapnya.
Sementara Ketua Pataka, Ali Usman, mengatakan, pengusahaan sapronak oleh perusahaan kelas gajah tersebut akibat ketidakjelasan sistem usaha ayam broiler yang berlangsung lama di tanah air, akibatnya alur bisnis carut marut yang mengulur dan berkepanjangan.
Tentunya pemerintah sebagai regulator yaitu berkepentingan dalam menjalankan amanat konstitusi, seharusnya melindungi kelompok usaha UMKM yang rentan terhadap polarisasi bisnis yang semakin liberal.
Setidaknya peternak kelas mandiri tersebut memiliki bibit ayam Grand Parent Stock (GPS) sendiri, untuk kemandirian sapronak DOC FS demi menentukan nasib usaha sendiri dimasa yang akan datang yang berkelanjutan.
Selanjutnya: Emiten Poultry Hadapi Pembatasan Sosial Lagi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
