Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI berencana memanggil Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terkait rencana pemberlakukan cukai pada minuman bersoda.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait saat ditemui sesuai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bank BRI kemarin (3/10). Menurut Maruar, Rencana memberlakukan cukai pada minuman bersoda dikarenakan minuman itu memiliki potensi besar terhadap gangguan kesehatan seperti diabetes.
"Wacana pemberlakukan cukai sudah lama dibicarakan. Bahkan BKF sudah melakukan kajian dari tahun lalu, tapi kok sampai sekarang belum selesai?," tegas Maruarar. Ia juga bilang, sudah meminta komisi XI memanggil BKF beserta produsen minuman bersoda.
Lebih lanjut Maruarar mengungkapkan, jika minuman bersoda beredar di Indonesia dikenakan cukai, maka pos subsidi listrik bisa ditambah, sehingga tidak mengakibatkan kenaikan tarif dasar listrik. Berdasarkan hitungannya, ada potensi penerimaan negara sebesar Rp 2,7 triliun dari cukai minuman bersoda tersebut.
"Jadi seharusnya pemerintah bukannya mengenakan pajak ke warteg saja. Potensi penerimaan dari sana (minuman soda) juga besar dan mereka itu mengganggu kesehatan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Setelah 60 tahun, Coca-Cola kembali ke Burma
Coca Cola dan Pepsi ubah resep minuman
Inilah pemenang top Brand Award 2012
