Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Perintah Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Koordinator Bidang Maritim beberapa pekan lalu untuk mempercepat arus bongkar muat atawa dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok menjadi perhatian otoritas kepelabuhanan.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengusulkan agar pemerintah membentuk otoritas pelayanan terpadu satu pintu di pelabuhan, dan dikoordinasikan oleh satu instansi.
Saat ini ada 18 instansi yang terlibat dalam arus bongkar muat di pelabuhan, dan instansi yang mendominasi sebanyak sembilan kementerian dan lembaga. Nah, Pelindo akan terlibat di dalam PTSP tersebut, dan di dukung oleh instansi-instansi lain.
"Koordinator dari PTSP itu bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan,"kata Jonan dalam bincang-bincang dengan wartawan di ruang kerjanya Jumat (3/7) pekan lalu.
Selain itu Jonan menyebut, Tanjung Priok menjadi perhatian utama masalah dwelling time ini lantaran di pelabuhan-pelabuhan lain dwelling time nya bisa lebih baik. "Silakan Anda bandingkan dengan Makassar, Tanjung Perak dan pelabuhan internasional lain," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
