UU Perlindungan Ketenagakerjaan Berlaku di Sektor Pendidikan, Operasional Bisa Naik

Selasa, 10 November 2026 / 16:14 WIB

ILUSTRASI. Perluasan cakupan pelindungan ketenagakerjaan ke sektor pendidikan berpotensi meningkatkan biaya operasional (KONTAN/Baihaki)

Reporter: Genta Disa | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Perluasan cakupan pelindungan ketenagakerjaan ke sektor pendidikan melalui UU Nomor 27 Tahun 2026 berpotensi meningkatkan biaya operasional sekolah dan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan perlu menyesuaikan anggaran untuk memenuhi hak guru, dosen, tenaga administrasi, dan pekerja kontrak.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman mengatakan, ketentuan tersebut memperjelas cakupan pelindungan ketenagakerjaan di sektor pendidikan. Sebelumnya, aturan telah mencakup badan hukum dan usaha sosial.

Menurutnya, sekolah dan kampus perlu memastikan pihak yang bertindak sebagai pemberi kerja. Hal ini penting terutama bagi lembaga pendidikan yang mempekerjakan tenaga pengajar dan administrasi melalui yayasan.

“Implikasi praktisnya, sekolah dan kampus harus memperjelas siapa pemberi kerjanya, termasuk jika yayasan yang mengangkat tenaga pengajar dan administrasi. Pihak itulah yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja,” ujar Rizal kepada Kontan, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, status guru, dosen, dan tenaga administrasi non-ASN ditentukan berdasarkan praktik hubungan kerja, bukan sekadar status administrasinya. Jika terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah, pemberi kerja wajib memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan.

“Jika ada unsur pekerjaan, upah, dan perintah, pemberi kerja wajib memenuhi ketentuan pengupahan, THR, BPJS, waktu kerja, cuti, dan keselamatan kerja,” jelasnya.

Kewajiban tersebut juga berlaku bagi tenaga honorer dan dosen yang dibayar berdasarkan satuan kredit semester (SKS). Sementara itu, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap mengikuti ketentuan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN).

Selain pemenuhan hak pekerja, lembaga pendidikan perlu menyesuaikan penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Rizal menyebut, kontrak hanya dapat digunakan untuk pekerjaan yang memenuhi persyaratan, misalnya menggantikan guru yang sedang cuti.

Perjanjian PKWT wajib dibuat secara tertulis dan dicatatkan. Masa awal kontrak paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali, masing-masing paling lama satu tahun. Pekerja juga berhak memperoleh uang kompensasi saat kontrak berakhir.

“Posisi mengajar dan administrasi yang bersifat tetap harus menggunakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu,” kata Rizal.

Dari sisi biaya, penyesuaian kewajiban tersebut paling membebani lembaga pendidikan dengan anggaran terbatas. Sekolah dan kampus perlu menyiapkan tambahan anggaran untuk memenuhi ketentuan upah, THR, iuran BPJS, dan kompensasi kontrak jika selama ini belum memenuhinya.

Kondisi tersebut juga berpotensi mengubah pola perekrutan. Lembaga pendidikan dapat lebih selektif membuka lowongan kerja dan menata kembali beban kerja tenaga pengajar maupun administrasi sesuai kemampuan anggaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News