Wacana Bulog di Bawah Presiden Dinilai Punya Efek Ganda Bagi Stabilitas Pangan

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana menempatkan Perum Bulog langsung di bawah Presiden dinilai memiliki potensi memperkuat peran negara dalam menjaga stabilitas pangan, namun juga menyimpan risiko tata kelola jika tidak dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, mengatakan salah satu keunggulan utama skema ini terletak pada pemendekan jalur komando, terutama dalam situasi krisis.

“Plusnya terutama dalam konteks koordinasi kebijakan dan respon saat krisis. Ketika kita dihadapkan situasi darurat seperti bencana, perubahan iklim ekstrem, atau ada dinamika global, dengan jalur komando yang pendek dapat mempercepat pengambilan keputusan, baik dalam pelepasan stok, operasi pasar, maupun pengaturan impor darurat jika dibutuhkan,” ujar Eliza kepada Kontan, Jumat (23/1).

Selain itu, pengelolaan cadangan pangan strategis oleh negara juga dinilai dapat berfungsi sebagai penyangga inflasi pangan dan meredam potensi gejolak sosial. Selama ini, struktur pasar pangan Indonesia dinilai terlalu didominasi swasta.

“Sekarang sekitar 90% dikuasai swasta yang tidak bisa di-tracking ketersediaan dan distribusinya. Pemerintah hanya mengendalikan kurang lebih 10%, sehingga tidak banyak mempengaruhi harga pasar. Harga akan ditentukan oleh pihak yang mengendalikan volume terbesar,” jelasnya.

Menurut Eliza, dengan peran Bulog yang lebih kuat, pengiriman pangan antar daerah juga bisa dipercepat melalui intervensi kebijakan. Hal ini memungkinkan pemerintah merespons lonjakan harga lebih cepat dan menjaga daya beli masyarakat, termasuk membuka peluang penerapan kebijakan satu harga beras nasional.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa skema tersebut berpotensi menambah beban fiskal negara di tengah ruang anggaran yang kian terbatas.

“Kebijakan ini akan memberatkan fiskal kita yang ruangnya semakin terbatas di tengah defisit melebar dan pendapatan pajak meleset,” katanya.

Dari sisi struktur pasar, Eliza menyoroti bahwa pasar beras Indonesia bersifat oligopsonistik dan sarat middleman, sehingga mekanisme pasar gagal melindungi petani maupun konsumen.

“Struktur pasar oligopsoni ini membuat posisi tawar petani sangat lemah. Harga gabah saat panen sering ditekan di bawah biaya produksi marjinal, sementara keuntungan ekonomi terkonsentrasi di mata rantai tengah. Kurangnya intervensi negara yang efektif justru memperkuat kekuasaan middleman itu,” ujarnya.

Meski demikian, Eliza menekankan pentingnya kehati-hatian agar penguatan peran Bulog tidak mengulang pola masa lalu seperti era Orde Baru.

“Kalau Bulog di bawah Presiden, dikhawatirkan mengulang kesalahan yang sama seperti era Orba. Dominasi tunggal Bulog dalam impor, distribusi, dan penetapan harga tanpa transparansi, akuntabilitas, dan peran swasta yang seimbang justru akan menciptakan government failure dan alokasi sumber daya yang tidak optimal,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan risiko intervensi politik terhadap keputusan bisnis Bulog. Menurutnya, kadang kala karena di bawah kendali Presiden ini akan menghambat profesionalisme manajemen dan memicu intervensi politis atas keputusan bisnis. Jadinya kinerjanya tidak optimal dan kurangnya kreativitas inovasi dalam badan tersebut.

Risiko lain yang ia soroti adalah potensi moral hazard, termasuk pengambilan risiko berlebihan yang bisa memicu overstocking dan kepanikan pasar.

“Kebijakan harga dan stok pangan juga bisa digunakan sebagai alat politik jangka pendek yang merugikan keseimbangan ekonomi jangka panjang. Jadi harus ada check and balance agar intervensi negara sesuai kapasitasnya,” ujarnya.

Eliza menambahkan, perluasan mandat Bulog sebaiknya tidak hanya terfokus pada beras, tetapi juga menyentuh komoditas hortikultura dan peternakan seperti telur dan ayam, yang kontribusinya besar terhadap inflasi volatile food.

“Komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah ini berkontribusi besar terhadap inflasi karena kontribusi inflasi volatile food relatif tinggi,” katanya.

Namun, pengelolaan hortikultura membutuhkan prasyarat infrastruktur yang berbeda. Menurutnya, untuk hortikultura ini perlu infrastruktur cold storage yang memadai dan membangun hilirisasi pengolahan cabai dan bawang agar lebih lama umur simpannya.

"Karena hortikultura ini mudah busuk, jadi kalau tidak disimpan di cold storage atau tidak diolah, yang terjadi adalah saat panen raya harga anjlok karena oversupply, dan ketika belum panen harga naik karena supply terbatas sehingga menggerus daya beli masyarakat, terutama menengah bawah yang sensitif terhadap harga pangan,” tutup Eliza.