kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.543.000   4.000   0,26%
  • USD/IDR 15.838   -98,00   -0,62%
  • IDX 7.384   -108,06   -1,44%
  • KOMPAS100 1.138   -20,96   -1,81%
  • LQ45 901   -18,70   -2,03%
  • ISSI 224   -1,86   -0,82%
  • IDX30 463   -11,32   -2,38%
  • IDXHIDIV20 560   -12,38   -2,16%
  • IDX80 130   -2,40   -1,81%
  • IDXV30 139   -1,66   -1,18%
  • IDXQ30 155   -3,12   -1,97%

Wacana direksi asing di BUMN picu polemik


Rabu, 17 Desember 2014 / 22:30 WIB
Wacana direksi asing di BUMN picu polemik
ILUSTRASI. Bahlil Lega RI Gak Punya Utang ke IMF, Himbau IMF Tidak Ikut Campur Kebijakan Dalam Negeri. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.


Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, membuka peluang jabatan direksi BUMN diisi oleh orang asing. Namun hal ini diprotes Gerakan Bersama Buruh BUMN (Geber BUMN).

"Alih alih selesaikan masalah outsourcing di BUMN, Rini Soemarno malah membuka kontroversi baru," ujar koordinator Geber BUMN, Ais, Rabu (17/12).

Menurut Ais, indikator perusahaan "berkelas" senantiasa ditumpukan pada good corporate governance (GCG). Dan unsur kepatuhan atas aturan perundangan sebagai bagian dari GCG minim sekali dimiliki oleh perusahaan BUMN ini.

Ais memberi contoh masalah outsourcing BUMN yang belum diselesaikan oleh 20 perusahaan BUMN yang melanggarnya.

"Kasus ini hanya tinggal eksekusi saja, karena sudah adanya rekomendasi panja outsourcing Komisi IX DPR, nota pemeriksaan, putusan MK dan beragam instrumen rekomendasi negara lainnya, faktanya, Rini pun belum menyentuh masalah itu untuk diselesaikan," ungkap Ais.

Jika rencana jajaran direksi BUMN diisi orang asing, maka, perusahaan BUMN yang melanggar aturan ketenagakerjaan itu, seakan mendapat pelindung baru dari kehadiran mereka. Para direksi BUMN secara leluasa terus menindas pekerja outsourcing agar kewajiban BUMN memenuhi hak-hak normatifnya bisa dibungkam. Di sisi lain, orang asing diimpor guna disejahterakan kehidupannya dengan gaji dan fasilitas negara.

"Korban PHK sekira 2.000-an orang dan diabaikan pembayaran upahnya, tidak menjadi perhatian serius pemerintah. Padahal, pekerja outsourcing ini wajib diurus negara demi kesejahteraannya," tegasnya.

Ais menyesalkan keseriusan pemerintah Jokowi-JK untuk selesaikan masalah outsourcing BUMN ini. Padahal, Jokowi mencanangkan revolusi mental di pemerintahannya. Tentunya, ini berbasis pada akar budaya dan karakter nasionalisme yang kuat dari rakyatnya.

Bukan dari ekspatriat yang berbeda kultur dan kepentingan tentunya. "Jangan lagi menambah deretan dosa penjualan aset negara dengan alasan baru nantinya," tutur Ais. (Adiatmaputra Fajar Pratama)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×