Penulis: Virdita Ratriani
KONTAN.CO.ID - Akhir-akhir ini marak terjadi penipuan tentang rekrutmen PLN. PLN mengimbau para pelamar kerja yang berminat untuk bergabung ke PLN berhati-hati terhadap maraknya penipuan terkait rekrutmen yang mengatasnamakan PLN.
Vice President Public Relations PLN, Arsyadany G. Akmalaputri menjelaskan, PLN tidak melakukan korespondensi terkait rekrutmen dan tidak memungut biaya apapun selama pelamar mengikuti seleksi yang diselenggarakan PLN.
Selain itu, tidak ada sistem refund atau penggantian biaya transportasi dan akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi.
"Untuk rekrutmen, kami tegaskan, PLN tidak memungut biaya apapun kepada peserta rekrutmen ataupun calon pegawai,” jelas Arsyadany dalam keterangan resminya Selasa (15/9/2020).
Baca Juga: Ini daftar 8 BUMN yang akan mendapat PMN Rp 37,38 triliun di tahun depan
Sistem rekrutmen PLN
Dia melanjutkan, PLN hanya melakukan rekrutmen PLN melalui alamat web rekrutmen.pln.co.id.
Aplikasi ini memungkinkan siapapun untuk melihat informasi tentang lowongan yang dibuka serta pengumuman hasil seleksi calon pegawai PLN.
Pelamar cukup masuk ke aplikasi dan mendaftar sebagai anggota dengan menyiapkan soft copy KTP, foto, ijazah, transkrip akademik, akte kelahiran dan sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL ITP, TOEFL IBT, TOEFL prediction, TOEIC dan IELTS).
Baca Juga: 9 BUMN ini dapat pembiayaan investasi Rp 42,3 triliun dari pemerintah, siapa saja?
“Selain di web rekrutmen.pln.co.id semua lowongan ataupun panggilan untuk seleksi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi silahkan buka web tersebut untuk info rekrutmen,” tegas Arsyadany.
Arsyadany menambahkan, jika ada pengumuman perihal rekrutmen PLN maka peserta akan diinformasikan melalui email rekrutmen@pln.co.id dan sms blast dengan masking PT PLN.
"Informasi tersebut hanya bisa dilihat secara pribadi melalui menu PENGUMUMAN TES setelah peserta login menggunakan akun yang dimiliki masing-masing peserta," kata Arsyadany.
Selanjutnya: Tahun depan, pemerintah bakal suntik dana Rp 37,38 triliun untuk 8 BUMN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
