Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Meski pemerintah telah memberi sinyal lampu hijau ke investor China sebagai pemimpin di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) yang bakal terlibat dengan investor China untuk menggarap proyek ini menunggu cetak biru detil proyek tersebut.
Salah satu anggota konsorsium BUMN ini adalah, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Karena masih menunggu kepastian, WIKA belum bisa memberi penjelasan rinci proyek ini. "Ini masih dikonsolidasikan dan dibahas secara internal. Kami menunggu arahan lebih konkret dari pemerintah," kata Suradi Wongso Suwarno, corporate secretary PT Wijaya Karya Tbk kepada KONTAN, Kamis (1/10).
Maklum, meski terlibat dalam proyek tersebut, Wijaya Karya juga harus berpikir keras soal pendanaan dari proyek tersebut. Sejatinya, perusahaan plat merah ini agak sedikit lega setelah pemerintah mengabulkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 3 triliun untuk keperluan proyek kereta cepat.
Tapi, setelah skema bisnis proyek ini berubah dari governement to government (G2G) menjadi business to business (B2B), secara otomatis alokasi PMN WIKA untuk proyek kereta cepat jadi batal. Soalnya, dana PMN berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).
Tapi Wijaya Karya tidak khawatir dana PMN ini akan hilang. Pihaknya tengah mengajukan usulan ke pemerintah supaya dana PMN ini bisa dipakai di proyek WIKA yang lainnya.
Sedangkan untuk proyek kereta cepat yang secara total investasinya bisa mencapai Rp 60 triliun, Suradi mengklaim masih banyak cara lain untuk mengeduk dana. "Banyak opsi, kami akan informasikan bila sudah final," katanya tanpa merinci.
Sama seperti Wijaya Karya, Agus Komarudin, Senior Manager Coorporate Communication PT Kereta Api Indonesia, juga menunggu detil proyek ini. Bedanya, KAI lebih fokus ke pengelolaan kereta api cepat ini. "Dari pengalaman kami, posisi kami siap menjadi operator kereta api cepat," harap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
