kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.316
  • LQ451.100,19   1,30   0.12%
  • SUN106,45 -0,03%
  • EMAS588.852 0,00%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

14 PKP2B dijadwalkan amendemen kontrak pekan depan

Kamis, 09 November 2017 / 19:36 WIB

14 PKP2B dijadwalkan amendemen kontrak pekan depan

Truk membawa batubara di area pertambangan PT Adaro Indonesia di Tabalong, Kalimantan Selatan, Selasa (17/10). Pada semester I tahun 2017 laba inti Adaro naik 76 persen menjadi 299 juta dollar Amerika Serikat (AS) dan tetap menjaga likuiditas yang kuat dengan kas sebesar 1.236 juta dollar AS. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo/kye/17.

Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekitar 14 pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dijadwalkan akan menandatangani amendemen kontrak pada pekan depan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan, 14 perusahaan tersebut awalnya akan menandatangani amendemen pada hari ini (9/11). Namun, jadwalnya diundur menjadi Selasa pekan depan sekaligus membuka kemungkinan berubahnya jumlah perusahaan.

"Sisa PKP2B tinggal 17. Nanti terus kami kejar sampai akhir tahun. Kami masih optimistis tahun ini selesai," katanya di kantor Kementerian ESDM, Kamis (9/11).

Adapun untuk pemegang Kontrak Karya (KK), belum ada tambahan amendemen kontrak dalam waktu dekat ini. Bambang mengungkapkan masih ada sembilan KK yang harus diamendemen kontraknya.

Ada enam isu strategis yang dibahas dalam renegosiasi kontrak tersebut. Keenam isu tersebut yakni wilayah perjanjian, kelanjutan kegiatan operasi, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian, divestasi, dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

Bambang mengungkapkan isu penerimaan negara menjadi yang paling sulit disepakati oleh para pemegang kontrak, di samping masalah divestasi. Adapun penyelesaian hal tersebut akan terus melibatkan pihak Kementerian Keuangan.

Pihaknya menyatakan amendemen kontrak akan mendongkrak penerimaan negara. Pasalnya, seluruh perusahaan yang teken amendemen akan menggunakan sistem prevailing atau terus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Adapun sebagian perusahaan tersebut sebelumnya menggunakan sistem nail down atau bersifat tetap seperti saat kontrak dibuat. Hal tersebut membuat pemerintah sulit meningkatkan penerimaan negara dari subsektor mineral dan batubara.

Adapun amanat penyesuaian kontrak-kontrak tambang tersebut telah diamanatkan dalam Undang-undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang tersebut, penyesuaian seharusnya paling lambat dilakukan pada 2010 atau satu tahun setelah regulasi tersebut diundangkan.

Namun, menegosiasi kontrak dengan perusahaan berjalan lambat dan sering kali terhenti. Alhasil, amendemen kontrak pertama baru bisa dilakukan pada 2014 terhadap PT Vale Indonesia Tbk.


Reporter Pratama Guitarra
Editor : Rizki Caturini

TAMBANG DAN ENERGI

Berita terbaru Industri

TERBARU
MARKET
IHSG
18,23
6.490,90
0.28%
 
US/IDR
13.331
-0,25
 
KONTAN TV
Hotel Santika Premiere Slipi - Jakarta
26 February 2018 - 27 February 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy