kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45935,51   7,16   0.77%
  • EMAS1.335.000 1,06%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

ADHI andalkan jalan tol dan EPC


Rabu, 26 Oktober 2016 / 06:00 WIB
ADHI andalkan jalan tol dan EPC


Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. PT Adhi Karya (Persero) Tbk bergeming dengan target kontrak baru tahun 2016. Hingga akhir tahun nanti, perusahaan ini yakin bisa memenuhi perolehan kontrak baru Rp 18 triliun.

Padahal pada kuartal IV 2016, Adhi Karya masih harus mengejar sisa target kontrak baru sebanyak Rp 7 triliun. Sebab, hingga akhir September 2016, perusahaan ini cuma mencatatkan kontrak baru sebesar Rp 11 triliun.

Rupanya, Adhi Karya berharap pada sejumlah tender proyek yang sedang diikuti. Perusahaan berkode saham ADHI di Bursa Efek Indonesia itu pede bakal keluar sebagai pemenang tender. Adapun proyek bidikan Adhi Karya seperti jalan tol, proyek gedung dan apartemen, bandar serta proyek engineering, procurement, construction (EPC).

"Sebagian besar ada proyek j alan tol dan EPC karena itu akan kami peroleh dari konsesi kami," kata Harris Gunawan, Direktur Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk Karya, kepada KONTAN, Selasa (25/10).

Sebenarnya Adhi Karya sudah pernah merevisi target kontrak baru tahun ini. Semula, perusahaan mengincar kontrak baru senilai Rp 25 triliun. Namun Adhi Karya berkilah, target kontrak baru yang sudah terevisi itu tak termasuk proyek light rail transit (LRT) Jabodetabek.

Perusahaan sengaja memisahkan catatan perolehan kontrak baru tahun ini dengan kontrak proyek LRT yang akan didapat, demi pembukuan keuangan lebih rapi. Jadwal terbaru, Adhi Karya dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan meneken perjanjian kontrak LRT pada November 2016.

Nilai kontrak baru tahap pertama LRTJabodetabek sekitar Rp 22 triliun. Lebih dari sekadar pembukuan keuangan yang rapi, pemisahan transaksi kontrak LRT Jabodetabek lebih menguntungkan bagi Adhi Karya.

Dengan begitu, perseroan tak berpotensi menanggung utang proyek LRT dalam laporan keuangan. Harris bilang, penyebab kontrak LRT Jabodetabek tak kunjung terealisasi karena terganjal skema pembayaran. Kemhub menginginkan pembayaran proyek LRT selama 10 tahun, sedangkan Adhi Karya keberatan karena target penyelesaian proyek tahun 2019, alias kurang dari 10 tahun.

"Meskipun itu yang membayar nanti adalah pemerintah ke bank, tapi akan menjadikan laporan kami jelek, debt to equity ratio (DER) kami tinggi, sehingga sulit ekspansi lagi," ungkap Harris.

Tahun ini, Adhi Karya mengincar pendapatan Rp 12 triliun. Target itu sudah melalui revisi penurunan. Dari semula Rp 20 triliun, saat perusahan masih mengincar kontrak baru sebesar Rp 25 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×