Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VII DPR mendukung upaya pemerintah memberantas mafia di sektor migas. Masalah mafia migas ini diungkapkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu dan kembali ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai bertemu dengan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kemarin.
Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, mafia migas bisa dihilangkan jika pemerintah serius untuk memeranginya. "Mafia migas tahu bagaimana memanfaatkan celah hukum, jadi itulah kesulitan memberantasnya selama ini," ujar Kardaya dalam keterangannya, Rabu (15/1).
Baca Juga: Kementerian ESDM: Semester II-2020, subsidi tertutup LPG 3 kg mulai diimplementasikan
Menurut Kardaya, jika memang Presiden Jokowi serius dalam memerangi mafia migas, maka lebih baik untuk meminta jajaran kabinet terkait dan perusahaan BUMN di sektor migas untuk memangkas semua jalur-jalur mafia migas ini beroperasi.
Dengan demikian, mafia migas diharapkan bisa hilang dengan sendirinya karena tidak ada lagi ruang untuk mencari keuntungan.
"Presiden Jokowi juga sudah bilang beliau tahu siapa pelakunya. Tapi menurut saya pemerintah tidak usah bicara keluar, panggil Dirut dan Komutnya, katakan besok harus hilang (mafianya). Kalau tidak bisa hilangkan mafia migas, ganti pejabatnya. Pasti bakan hilang," tandas dia.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1).
Baca Juga: Proyeksi analis: Harga batubara bullish dan bakal stabil sampai 2024
Salah satu yang dibahas oleh keduanya yaitu soal penyelesaian masalah minyak dan gas (migas) bersama Ahok. Pasalnya, mafia migas kerap membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram. Bahkan, Jokowi pernah mengatakan ingin menggigit mafia migas.
