Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dessy Rosalina
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tampaknya masih akan banyak. Pasalnya, pengembang besar sudah mulai melakukan kolaborasi dengan pengembang-pengembang kecil untuk membangun rumah subsidi.
Selain itu, pengembang yang selama ini banyak berfokus pada pembangunan hunian menengah ke bawah sudah ada yang mulai memfokuskan diri untuk pengembangan rumah MBR.
Salah satu pengembang besar yang sudah terjun untuk turun menghadirkan rumah subsidi adalah PT Intiland Development Tbk (DILD), berkolaborasi dengan tiga pengembang kecil membangun hunian MBR sebanyak 118 unit di Pacitan, Jawa Timur. Ketiganya adalah PT Menara Tinggi Bertumbuh (MTB), PT Cipta Griya Sriwijaya (CGS), dan PT Multi Bangun Realtindo (MBR).
Hunian MBR tersebut dibangun di kawasan perumahan Puri Permata Indah, Pacitan dan sudah groundbreaking pada 10 Januari 2018.
Puri Permata Indah adalah salah satu pengembangan kawasan perumahan seluas 4 hektare yang dikembangkan Intiland sejak tahun 2007 dengan menggandeng kontraktor lokal. Intiland telah merampungkan pengembangan tahap pertama untuk lahan seluas tiga hektare. MTB rencananya membangun sebanyak 118 unit rumah dengan harga jual Rp 130 juta per unit.
Totok Lusida, Sekjen Real Estate Indonesia (REI), mengatakan, saat ini sudah banyak pengembang besar yang mulai berkolaborasi dengan pengembang kecil untuk mengembangkan hunian MBR. "Saat ini sudah hadir di sekitar lima daerah di antaranya Sulawesi Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, wilayah Manado, Pacitan, " kata Totok pada KONtAN, Selasa (16/1).
Menurut Totok, hampir semua pengembang besar akan berkongsi dengan pengembang kecil dalam mendukung program pemerintah untuk menyediakan satu juta rumah setiap tahunnya. Hanya saja, dia tidak bersedia menyebutkan nama-nama pengembang tersebut.
Dia memperkirakan, pengembangan hunian MBR dalam program kolaborasi pengembang besar-kecil akan semakin bertambah. Pasalnya, REI dan Kementerian PUPR sudah sepakat bahwa program jika program hunian berimbang akan diubah dan diperluas cakupannya.
Kewajiban pengembang membangun hunian MBR tidak lagi harus di wilayah kawasan yang dikembangkan tetapi bisa di daerah lain atau bahkan di provinsi yang berbeda dari pengembangan proyek besarnya.
"Jadi kolaborasi antara pengembang besar dan kecil kira arahkan untuk memenuhi kewajiban menyediakan hunian berimbang itu. PUPR sudah sepakat mengajukan usulan ini ke Presiden agar pemerataan bisa segera dilakukan. Kalau dikeluarkan Perpu yang mengatur ini akan lebih baik, " kata Totok.
Dalam skema kolaborasi pengadaan hunian MBR tersebut, pengembang besar berperan untuk menyediakan lahan dan modal. Sedangkan pengembang kecil akan menggarap pembangunan proyek tersebut sekaligus melakukan penjualan.
Totok menjelaskan, nantinya modal yang dikeluarkan pengembang besar akan dikembalikan dari hasil penjualan dan keuntungan akan diambil oleh pengembangan kecil. "Ini tujuannya adalah untuk pemerataan dan mendorong pengembang kecil ini untuk bisa berkembang, " kata Totok.
Adapun syarat bagi pengembang untuk bisa ikut terjun dalam pembangunan rumah MBR dengan skema FLPP adalah harus menjadi anggota asosiasi dan terdaftar di Kementerian PUPR. "Kalau sudah memenuhi dua syarat itu, pengembang mana pun bisa membangun hunian FLPP, " jelas Totok.
Sementara Theresia Rustandi, Sekretaris Perusahaan Intiland mengatakan kolaborasi Intiland dengan pengembang kecil untuk menyediakan hunian MBR tersebut merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) Intiland. Sehingga perusahaan tidak bertujuan mencari untung.
"Skema kerjasamanya adalah Intiland menyediakan tanah dan modal kerja. Sementara teman-teman pengembang daerah yang melakukan pembangunan dan penjualan." kata Theresia.
Adapun PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) adalah pengembang yang sedang memfokuskan diri untuk melakukan pengembangan rumah FLPP ke depan. Perusahaan ini akan mengembangkan 4.011 unit rumah FLPP di lahan seluas 42 ha di Karawang Timur.
Saat ini, RBMS sedang melakukan pengembangan 1.011 unit rumah di lahan 12 ha. Dari jumlah tersebut sudah terjual 800 unit dan sisanya ditargetkan habis terjual tahun ini. Sementara sekitar 3.000 unit lagi akan dibangun di lahan 30ha, namun baru akan dikembangkan tahun 2018 karena pembebasan lahannya masih belum rampung.
Richard Wiriahardja, President Directur RBMS mengatakan, pihaknya memilih mengembangkan hunian FLPP karena lahan yang mereka miliki memang berada di kawasan pengembangan 17.000 hunian MBR.
"Jadi kami akan memfokuskan diri sebagai pengembang FLPP ke depan dari sebelumnya kita mengembangkan proyek menengah dan menengah ke bawah, "kata Richard.
Menurutnya prospek hunian FLPP tahun ini masih sangat bagus karena kebutuhan akan rumah di Indonesia masih sangat besar. " Prospek properti secara umum saja menurut saya tahun ini akan bagus karena sejak dua tahun terakhir kenaikan harga sangat flat dan tahun ini adalah waktu yang tepat untuk membeli. Sementara untuk FLPP prospeknya sangat bagus karena kebutuhannya sangat tinggi, " jelas Richard.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
