Reporter: Andri Indradie, Silvana Maya Pratiwi , Tedy Gumilar | Editor: Andri Indradie
Awal Oktober 2015, Indonesia menerima “surat cinta” pertama dari Dewan Olimpiade Asia alias Olympic Council of Asia (OCA). Kata Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kempora), lewat “surat cinta” itu, intinya OCA menanyakan kesiapan Indonesia menjadi penyelenggara Asian Games (AG) Jakarta–Palembang 2018.
Surat dari OCA memuat empat poin penting, yaitu menanyakan master plan alias rencana induk AG serta renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) dan venue-venue atau tempat penyelenggaraan cabang olahraga. Dua poin sisanya menanyakan renovasi wisma atlet di Kemayoran dan pembangunan arena akuatik, velodrom Rawamangun, serta arena pacuan kuda di Pulomas. “Bulan November 2015, kita menerima surat cinta yang kedua. Isinya sama. Poin-poinnya sama,” tutur Gatot ke KONTAN, Rabu (24/2).
Padahal, Indonesia sudah mendapat mandat sebagai tuan rumah AG 2018 sejak 2014. Kala itu, di Sidang OCA Makau 2012, Indonesia mencalonkan Surabaya tapi kalah melawan Hanoi, Vietnam. Lantaran masalah biaya, Hanoi mundur dua tahun kemudian. Sebagai penggantinya, OCA memutuskan Indonesia, Jakarta dan Palembang, sebagai tuan rumah.
Dengan begitu, hingga Februari 2016 ini, masuk bulan ke-17 Indonesia mempersiapkan diri. Hasilnya? Jauh dari harapan! Sebut saja soal master plan yang ditanyakan OCA. Gatot mengakui, persiapan Asian Games baru ngebut awal Januari 2016. Master plan baru kelar disusun menjelang akhir Desember. “Sebelum itu master plan tidak jadi-jadi. Molor terus. Makanya kita dapat surat cinta sampai dua kali dari OCA,” cetusnya.
Apa penyebabnya? Gatot tak memerinci, tapi menduga, penundaan terjadi karena koordinasi. Sejak Indonesia menerima mandat sebagai tuan rumah AG, penanggungjawab master plan adalah Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang diketuai Rita Subowo yang waktu itu juga menjabat Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Namun master plan baru dikebut sejak Erick Thohir menjabat Ketua KOI, 1 November 2015. Di tangan Erick, master plan selesai dalam waktu tiga minggu. “Meskipun mendapat kritik dan masukan dari OCA tentang penentuan cabang olahraga yang akan dipertandingkan, kita bisa jalan,” imbuh Gatot.
Sejak itulah, persiapan AG sedikit demi sedikit mulai menjadi jelas dan menyita perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dalam sejarah rapat kabinet, baru di zaman Jokowi–JK inilah berlangsung tiga bulan berturut-turut rapat koordinasi antara Presiden dan para pembantunya bertema Asian Games 2018 dan Moto GP. Rapat tersebut berlangsung antara 11 Desember tahun lalu serta 11 Januari dan 5 Februari 2016.
Konon, kabarnya, Erick yang baru menjabat Ketua KOI sempat melaporkan langsung kondisi persiapan AG ke Jokowi. Sayang, sampai tulisan ini naik cetak, KONTAN belum mendapatkan konfirmasi dari Erick. Yang jelas, banyak sekali permasalahan dan tantangan berat yang menghadang. Sebut saja mulai dari koordinasi, anggaran, pelaksana, dan sebagainya.
Rapat koordinasi antar-kementerian baru benar-benar serius pada 6 Januari 2016. Sejak itu, keluarlah Keputusan Presiden (Keppres) 2/2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Asian Para Games Tahun 2018, ditetapkan tanggal 19 Januari. Disusul Instruksi Presiden (Inpres) 2/2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, tanggal 12 Februari. Intinya, Keppres dan Inpres ini berisi kepanitiaan dan rincian tugas untuk 24 lembaga/institusi dan empat kepala daerah.
Pertanyaannya, kenapa baru sekarang tampak serius setelah 17 bulan berjalan dan tanpa perkembangan apa pun? Apa tidak malu kalau AG nanti gagal total? Sebab, menurut pantauan KONTAN, GBK hingga pacuan kuda di Pulomas pun sampai hari ini belum ada tanda-tanda renovasi. Demikian pula velodrom di Rawamangun yang diminta OCA menjadi arena indoor. “Sejak Januari 2016, kami mulai ngebut dan sekarang masih masih on the right track,” tutur Gatot.
Dimulai tahun ini
Soal anggaran, hasil rapat koordinasi antar-kementerian pada 6 Januari itu memutuskan, renovasi wisma atlet dan GBK akan jadi tanggungjawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemda DKI bertanggungjawab membangun velodrom dan arena pacuan kuda, sedangkan Pemda Palembang bertanggung-jawab atas Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang.
Syarif Burhannudin, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan PUPR, bilang, wisma atlet di Kemayoran baru akan dibangun Maret 2016, di minggu kedua. Total dana Rp 3,5 triliun untuk pembangunan 10 tower. Semua dana Asian Games berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), APBD DKI Jakarta, serta sumber lainnya yang sah, sesuai penggunaannya.
“Sekarang masih proses tender. Targetnya selesai bertahap. Ada yang bulan Juli, ada yang bulan Oktober. Ada yang tower 18 lantai, 23 lantai, dan 32 lantai. Yang 32 lantai itu perkiraan selesai Oktober 2017,” tegas Syarif.
Sedangkan renovasi GBK, imbuh Taufik Widjoyono, Sekretaris Jenderal Kementerian UPR, belum jelas akan menghabiskan dana berapa. Namun, anggaran awal di Kempora untuk renovasi GBK sebesar Rp 500 miliar. Anggaran itu sudah dibekukan oleh Kementerian Keuangan. Untuk memulai renovasi GBK, Kem-PUPR sementara akan menggunakan anggaran cadangan Kementerian Keuangan yang sering disebut “Anggaran 99”. “Sedangkan wisma atlet akan memakai anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan,” tegas Taufik.
Baik wisma atlet maupun renovasi GBK, menurut target, akan selesai Juli tahun depan. Usai digunakan Asian Games, wisma atlet akan dipakai untuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Masyarakat bisa menggunakannya. “Jadi bukan semata-mata buat wisma atlet, tetapi sebenarnya kita bangun rusunawa yang dipakai sementara untuk Asian Games,” pungkas Taufik.
Persiapan kita ini, tentu saja jauh bila dibandingkan Korea Selatan di hajatan Asian Games 2014 Incheon. Mereka mempersiapkannya selama tujuh tahun dan tancap gas sejak mengalahkan New Delhi pada Sidang OCA di Kuwait 2007. Sementara kita? Administrasi Host City Contract saja penuh masalah, anggota parlemen kisruh lantaran merasa tak dilibatkan rencana renovasi GBK, serta pembagian arena pertandingan antara di Jakarta dan Palembang yang belum jelas.
Kabarnya, sih, kekacauan persiapan itu semua karena bagi-bagi pekerjaan belum jelas. Nah, karena Keppres dan Inpres sudah ada, bisakah kita siap dan mampu mengulang kesuksesan menjadi tuan rumah AG 1962? Bisakah prestasi atlet kita merebut posisi kedua setelah Jepang di ajang AG seperti waktu itu?
Semoga!
BOKS
Bisakah Ujicoba Berjalan Lancar?
Di dalam master plan Asian Games (AG) 2018, pemerintah lupa satu hal. Demikian salah satu kritik Dewan Olimpiade Asia alias Olympic Council of Asia (OCA). Pemerintah Indonesia lupa memasukkan rencana ujicoba pertandingan cabang-cabang olahraga AG. Namanya Asian Youth Games (AYG).
Pelaksanaan AYG ini berjalan setahun sebelum AG berlangsung. Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, bilang, tujuan AYG memang salah satunya untuk mengujicoba venue dan arena olahraga, termasuk wisma atlet.
Itu artinya, tahun depan, semua venue dan wisma atlet, baik di Jakarta maupun di Palembang seharusnya sudah siap. “Waktu kami sampaikan master plan, OCA mengkritik kita karena di dalamnya belum memuat rencana pelaksanaan Asian Youth Games,” tutur Gatot.
Siapkah kita? Dalam waktu setahun semua venue dan wisma atlet sudah siap pakai? Apakah kita bisa tuntaskan semua pekerjaan rumah itu hanya dalam waktu setahun? Ini belum termasuk kisruh dana sosialisasi AG Rp 61 miliar yang dinilai mencurigakan. Ingat, kita juga punya “masalah sepakbola”. Kita tunggu!
SUMBER: Laporan Utama Tabloid KONTAN Mimpi Bisnis Olahraga Indonesia, Edisi 29 Februari – 6 Maret 2016
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
