kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ini 3 tantangan pengembangan TOD di stasiun KRL


Rabu, 04 Oktober 2017 / 15:06 WIB
Ini 3 tantangan pengembangan TOD di stasiun KRL


Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Rizki Caturini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) semakin marak di kawasan Jabodetabek. Sejumlah TOD di beberapa titik stasiun KRL sudah mulai dibangun dan dipasarkan. TOD adalah pengembangan kota yang maksimalkan penggunaan angkutan massal seperti Busway, Kereta api kota (MRT) dan Kereta api ringan (LRT).

Zulfi Syarif Koto, Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LPP3I) mengatakan, tantangan mengenai lahan pengembangan TOD sudah selesai karena pemerintah sudah menetapkan untuk melakukan pengembangan di koridor stasiun kereta.

Zulfi melihat, masih ada tiga tantangan lagi yang harus dihadapi dalam pengembangan TOD saat ini. Pertama, dalam konteks kepemilikan. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR harus memperjelas bagaimana sertifikat hunian yang dibangun BUMN di atas negara tetapi dijual kepada masyarakat.

Usulan Zulfi, sebaiknya konsumen yang membeli TOD tersebut diberikat sertifikat Hak Pakai yang jangka waktunya lebih panjang dari pada HGB yang saat ini hanya 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun. Tetapi hak keperdataannya sama dengan HGB. Menurutnya, Indonesia perlu mencontoh yang dilakukan oleh Malaysia dimana diberikan sertifikat hak pakai selama 90 tahun.

"Jadi saran saya tidak perlu diperpanjang. Jadi Sertifikat Hak Pakai ini langsung saja 70 tahun seperti atau seperti di Malaysia 90 tahun agar ini mempunyai nilai yang sama dengan proyek yang dibangun di tanah swasta. Sebab konsekuensi perpanjangan adalah memakan waktu dan biaya, meskipun normatifnya katanya murah tapi fakta dilapangan tidak sesederhana itu." terang Zulfi.

Sementara tantangan yang kedua adalah soal pembiayaan. Menurut Zulfi, pemerintah maupun BUMN dalam hal ini BTN bisa ikut terlibat dalam mencari alternatif pembiayaan yang konstruktif agar pembangunan TOD ini berjalan lancar.

Tantangan ketiga, masalah teknologi. Zulfi mengatakan, hunian TOD yang dibangun di kawasan stasiun kereta pasti memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dicari tehnologi untuk mengurangi tingkat kebisingan tersebut sehingga membuat penghuni merasa nyaman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×