Reporter: Azis Husaini | Editor: Dessy Rosalina
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Beberapa hari ini para pengusaha dan akademisi terus menyampaikan persoalan di bidangnya masing-masing dengan mengadakan rembuk nasional bersama Presiden Joko Widodo. Salah satu yang menjadi evaluasi para pengusaha dan akademisi adalah sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang masih banyak masalah.
Evaluasi pertambangan dan ketahan energi bidang rembuk 6 itu sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2017.
Ketua Bidang Rembuk 6 Andang Bachtiar menyampaikan dengan kriteria penilaian akademis, kinerja sektor energi dan pertambangan semasa 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK dinilai oleh Rembuk Nasional (BR-6) dengan skor 2,19 atau C, artinya kementerian ESDM tetap lulus tetapi masih perlu perbaikan supaya menjadi B atau A di 2019 dan sesudahnya.
"Penilaian ini tercermin dari turunnya investasi di semua subsektor energi dan pertambangan," tulis Andang dalam rekomendasinya yang tersebar ke kalangan wartawan, Jumat malam (26/10).
Adapun rekomendasi yang disampaikan yakni, kata Andang, kegiatan Sektor Hulu Energi dan Pertambangan umumnya bersifat jangka panjang (minimum 5 tahun untuk tahapan eksplorasi sampai discovery) serta beresiko tinggi. "Rembuk Nasional Bidang Energi dan Pertambangan menenggarai bahwa fokus kegiatan sektor ESDM saat ini lebih bersifat jangka pendek ," ungkap dia.
Oleh karena itu kata Andang, keberhasilan-keberhasilan BBM 1 harga, Penyederhanaan Perijinan, Rasio Elektrifikasi, Listrik Desa, dan beberapa capaian penting lainnya masih harus kita lengkapi dengan usaha-usaha yg lebih keras untuk membuat iklim investasi energi yang lebih menarik, keterbukaan data, usaha eksplorasi-eksplorasi energi dan pertambangan yang tidak direcoki berbagai pungutan-pungutan dan beban-beban politisasi, kriminalisasi, dsb agar kita sukses mencapai tujuan nasional jangka panjang
Adapun rekomendasi konkritnya adalah:
1. Pemerintah mengambil-alih inisiatif revisi UU Minerba No.4/2009 dan UU Migas No.22/2001 dan menyelesaikan paling lambat akhir tahun 2018.
2. Pemerintah lebih fokus untuk memproduksi cadangan yang sudah ditemukan tetapi tidak dikembangkan (5 milyar barrel setara minyak) karena besaran bagi hasilnya tidak menguntungkan bagi investor.
3. Pemerintah perlu segera menetapkan regulasi terkait IOR/EOR termasuk kebijakan fiscal dan non-fiscal sehingga produksi minyak bumi bisa ditingkatkan sesuai RUEN pada 2021.
4. Pemerintah perlu menetapkan kilang minyak sebagai infrastruktur sehingga pembangunannya dapat dilakukan dengan penugasan kepada BUMN.
5. Untuk mengantisipasi kegagalan pencapaian target EBT dalam bauran energi, diperlukan regulasi yang konsisten dan pro-investasi, sekaligus memberikan penugasan kepada PLN untuk membeli listrik EBT.
6. Mengingat re-negosiasi Freeport masih panjang, untuk menjaga marwah pemerintah dan menghindari kebingungan masyarakat, maka tim negosiasi harus lebih profesional, transparan dan akuntabel, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Rakyat, khususnya Papua.
7. Pemerintah harus tegas dalam memberantas mafia energi dan penambangan tanpa izin, tanpa pandang bulu.
8. Cita-cita Tambang Rakyat dalam Nawacita masih belum terlaksana, padahal menghidupi 36 juta Rakyat dengan potensi pajak Rp. 20 triliun per tahun, sehingga perlu segera dilakukan legalisasi dan penetapan wilayah tambang Rakyat dengan benar dan pro-Rakyat.
9. Pemerintah harus konsisten mengimplementasikan hilirisasi mineral.
Melihat rekomendasi dan masih banyaknya masalah di bidang ESDM, Kata dia, presiden perlu turun gunung sebagaimana yang dilakukan Presiden di sektor infrastruktur. "Presiden segera melakukan perombakan, reformasi, perombakan dan reposisi kepemimpinan di sektor energi, listrik dan pertambangan," tulis Andang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
