Reporter: Noverius Laoli | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Kalangan pengusaha perikanan mendesak pemerintah memaksimalkan pengelolaan perikanan budidaya (akuakultur) di Indonesia. Pasalnya, potensi budidaya perikanan yang cukup besar belum tergarap dengan baik, malah ada aturan yang justru menghambat perkembangan akuakultur.
Pengusaha perikanan menuding Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) lebih mengutamakan pengembangan perikanan tangkap ketimbang perikanan budidaya. "Karena itu, Indonesia memiliki potensi produksi akuakultur terbesar di dunia yakni sekitar 100 juta ton per tahun," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP51) Budhi Wibowo, Senin (24/4).
Budhi menjelaskan, potensi produksi akuakultur itu berasal dari usaha perikanan budidaya di eskosistem perairan laut (mariculture) seluas 24 juta hekare (ha), di perairan payau (tambak) seluas 3 juta ha, dan 3 juta ha di ekosistem perairan tawar seperti sungai, danau, waduk, saluran irigasi, kolam air tawar, dan minapadi. Total potensi ekonomi yang bisa dikembangkan dari usaha akuakultur diperkirakan sebesar US$ 200 miliar atau hampir sama dengan APBN 2017.
Namun sayang, segala potensi itu tidak dimanfaatkan KKP. Justru KKP fokus pada pembangunan perikanan tangkap melalui pemberantasan penangkapan ikan illegal yang potensinya cuma 9,3 juta ton per tahun atau hanya 10% dari potensi produksi akuakultur.
Selain itu, terbitnya peraturan menteri keluatan perikanan (permen KP) No.57 tahun 2014 yang melarang kapal pengangkut untk ekspor ikan hidup dan Permen KP No.1/2015 yang melarang perdagangan kepiting soka (shoft shell), lobster berukurang kurang dari 200 gram, dan kepiting bertelor hasil budidaya cenderung melarang usaha budidaya yang bersifat intensif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
