kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.347.000 0,15%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pengusaha tuntut pemerintah benahi sektor mineral


Kamis, 03 Juli 2014 / 17:10 WIB
Pengusaha tuntut pemerintah benahi sektor mineral
ILUSTRASI. PT Primadaya Plastisindo Tbk (PDPP) tancap gas mengebut ekspansi pasca melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dok. PDPP


Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) meminta kepada pimpinan negara untuk memperhatikan bisnis mineral yang dari hari ke hari dinilai semakin tak bergairah dan tak tentu arah. Disinyalir Hal tersebut diakibatkan oleh egoisme kebijakan kementerian yang masih tidak pro bisnis.

“Ini kan disayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu mengatakan kebijakan pro bisnis dan perlunya Indonesia Incorporeted tapi implementasinya tidak jalan, malah bisnis mineral ini berantakan,” kata ketua ATEI Natsir Mansyur dalam keterangan tertulis di Jakarta, (3/7/2014).

Dia mengatakan, pemberlakuan UU No.4/2009 sudah berjalan 7 bulan, namun kebijakan kementerian teknis yang bisa menggerakan bisnis mineral masih tarik menarik di kementerian, sehingga mengakibatkan pengusaha dan investor stagnan.

ATEI menyangkan kondisi bisnis mineral ini, dimana pemerintah tidak siap menjalankan UU minerba, padahal industri smelter ini sangat dibutuhkan negara. Dia memaparkan ketidaksiapan pemerintah dan hal-hal yang menghambat dalam bisnis mineral itu diantara adalah pemberlakuan bea keluar (BK) Permenkeu No.6/2014, penerapan Kepres tentang program hilirisasi mineral yang tidak fokus, termasuk tentang kebijakan insentif bagi para Investor untuk membangun smelter. “Kebijakan gas untuk kebutuhan smelter juga belum masuk dalam neraca gas,” ujar Natsir.

ATEI menyayangkan dengan terjadinya kasus arbitrase yang dilakukan oleh perusahaan tambang tentang permasalahan itu karena dapat merusak citra indonesia untuk bisnis mineral di mata internasional, namun di sisi lain pihaknya mendukung agar pemerintah segera mencari solusi yang terbaik.

“Saat ini pembangunan industri smelter sangat dibutuhkan, negara lain juga lebih pro bisnis. Jangan sampai kita lagi-lagi tertinggal,” kata Natsir.

Terkait permasalahan itu, ATEI meminta kepada pemerintah agar RPP Perindustrian tentang sumber daya alam segera diterbitkan, karena hal itu dapat berdampak baik terhadap pembangunan industri smelter. “Bila aturannya sudah jelas, nanti pasti ada kepastian bahan baku dan jelas arahnya,” ujar Natsir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×