Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Dupla Kartini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai meninjau ulang keputusan untuk menugaskan Pertamina di delapan blok terminasi yang habis kontrak pada 2017-2018. Padahal, pada 31 Januari 2017, pemerintah cukup yakin menunjuk Pertamina untuk mengelola delapan blok terminasi tersebut.
Pasalnya, beberapa blok terminasi sejatinya sudah pernah dikelola oleh Pertamina. Sebut saja Blok B dan Blok NSO/NSO EXT yang telah dioperatori oleh Pertamina sejak 2015 lalu.
Ada juga blok migas yang dioperatori dengan skema Joint Operating Body (JOB) atau badan operasi bersama, seperti Blok Tuban JOB antara Pertamina dan Petrochina East Java. Begitu juga dengan Blok Ogan Komering yang dioperatori JOB Pertamina dan Talisman (Ogan Komering).
Sisanya adalah blok-blok yang tidak pernah dikelola oleh Pertamina, yaitu Blok Attaka yang dioperatori oleh Indonesia Petroleum Exp Ltd, Blok Sanga-Sanga yang dioperatori oleh Virginia Indonesia Co Ltd, Blok Southest Sumatera yang dioperatori CNOOC SES Ltd, Blok Tengah yang dioperatori oleh Total E&P Indonesie, dan Blok East Kalimantan yang dioperatori oleh Chevron Indonesia Company.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Ego Syahrial menjelaskan, Pertamina memang sudah menyampaikan proposal kepada pemerintan dan sudah memperlihatkan kesungguhan BUMN tersebut untuk mengelola blok terminasi. Namun pemerintah kurang yakin Pertamina bisa mempertahankan produksi dan mampu melakukan efisiensi biaya produksi di blok terminasi tersebut.
"Kan kami juga melihat dari semua itu, yang tadi dua concern pemerintah, produksi jangan turun dan biaya produksi. Walaupun ini yang namanya rezim gross split, tidak serta merta cost-nya, kami ingin cost itu efisien, dalam mengelola migas kita yaitu produksi jangan turun dan biaya per barel tidak melebihi yang sebelumnya," tegas Ego, Jumat (27/10).
Ego bilang, pemerintah masih menilai Pertamina sanggup mengelola blok terminasi. Tetapi, demi menjaga produksi dan efisiensi biaya produksi, pemerintah akhirnya membuka opsi untuk kembali melibatkan kontraktor eksisting mengelola blok-blok tersebut.
"Gampangnya kan gini, pemerintah ingin jangan sampai produksi turun, jangan sampai biaya tinggi. Kalau ada yang lebih baik, Pertamina juga senang kan kalau ada yang lebih baik daripada dia. Artinya gini, bisa dia joint sama Pertamina," papar Ego.
Kontraktor eksisting tersebut bisa ikut mengelola blok terminasi dengan joint operator bersama Pertamina. Hal yang sama sejatinya juga tengah coba diterapkan oleh pemerintah di Blok Mahakam. "Bisa joint operator. Seperti Total di Blok Mahakam," imbuhnya.
Sejauh ini pemerintah telah memetakan empat blok migas dari delapan blok terminasi yang bisa menggunakan skema joint operator. Keempat blok tersebut adalah Blok Tuban, Blok Sanga-Sanga, Blok Ogan Komering, dan Blok South East Sumatera (SES).
Selain itu, Ego bilang, Blok NSO sudah diputuskan untuk dikelola sepenuhnya oleh Pertamina. Untuk Blok Tengah akan menjadi unitisasi dengan Blok Mahakam. Sementara, Blok Attaka dan Blok East Kalimantan akan dilelang ulang. Paalanya Pertamina dan kontraktor eksisting tidak ada yang berminat untuk mengelola kedua blok tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
