kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.144
  • SUN98,94 0,36%
  • EMAS612.058 -0,16%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Pertumbuhan investasi sektor kelistrikan terhalang regulasi pemerintah

Selasa, 08 Mei 2018 / 22:02 WIB

Pertumbuhan investasi sektor kelistrikan terhalang regulasi pemerintah
ILUSTRASI. PLTGU Tambak Lorok di Semarang, Jawa Tengah
Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan akses listrik murah kepada seluruh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Namun nyatanya, pertumbuhan investasi sektor kelistrikan masih terkendala oleh berbagai faktor, salah satunya adalah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Presiden Direktur PT Cirebon Power yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru Dewanto pada Konferensi Coaltrans di Denpasar, Senin (7/5) mengungkapkan Pemerintah sejauh ini telah melakukan beberapa amandemen regulasi.

Namun di saat yang sama, pemerintah juga mengeluarkan regulasi yang baru yang membuat pelaku industri kebingungan dan terus menyesuaikan strategi bisnisnya.

Coaltrans merupakan sebuah forum yang mempertemukan seluruh pelaku industri batubara sedunia untuk saling berbagi ide, pengetahuan, dan pengalaman, serta memperluas jaringan bisnis.

Lebih lanjut Heru bilang pemerintah saat ini memang tengah melakukan beberapa simplifikasi aturan mengenai kelistrikan untuk mendorong investasi.

Awal tahun ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyederhanakan 11 Keputusan Menteri bidang kelistrikan yang selama ini dianggap menghambat investasi.

“Namun demikian, pada saat yang sama, pemerintah menerbitkan beberapa regulasi baru yang justru membingungkan industri. Sepanjang tahun 2017 saja, pemerintah mengeluarkan 40 kebijakan baru. Apabila kita berkomitmen untuk memberikan akses listrik yang terjangkau kepada masyarakat, pemerintah seharusnya memberikan dukungan penuh dan mendukung iklim investasi kelistrikan bagi para pengembang,” ujar Heru dalam siaran pers pada Selasa (8/5).

Selain Peraturan Menteri, perubahan regulasi dari pemerintah juga tercermin pada perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Kerja (RUPTL) 2017-2026, menjadi RUPTL 2018-2027 hanya dalam satu tahun. Perubahan ini membuat pelaku industri harus kembali menyesuaikan strategi bisnis mereka.

Heru menambahkan, perubahan ini dilakukan dengan perhitungan yang cermat sehingga tidak terjadi lagi perubahan secara cepat di tahun depan. Selain persoalan regulasi, Heru menyoroti tidak adanya Independent Regulatory Body yang harus mengawasi persaingan antara otoritas pemerintah dan Independent Power Producers (IPP).


Reporter: Febrina Ratna Iskana
Editor: Yudho Winarto

PEMBANGKIT LISTRIK

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hotel santika premiere Slipi
26 July 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.1611 || diagnostic_web = 0.3118

Close [X]
×